Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak menyebut upaya pemerintah memaksimalkan komoditas nikel di dalam negeri belum bisa optimal. Sebab hingga saat ini, industri hilir nikel belum siap untuk memaksimalkan potensi yang ada, padahal pemerintah telah menutup keran ekspor bijih nikel.
Pemerintah mendorong hilirisasi di sektor batu bara dengan pengenaan royalti 0% bagi penambang yang melakukan hilirisasi, seperti proyek gasifikasi batu bara. Insentif royalti 0% bagi penambang batu bara yang melakukan kegiatan hilirisasi ini dicantumkan dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja
Direktur Utama PT Inalum (Persero) Orias Petrus Moedak menyebut industri hilir, seperti pengolahan nikel, di dalam negeri tidak siap. Padahal, bijih nikel yang ditambang di sisi hulu berlimpah seiring dengan kebijakan pemerintah melarang ekspornya ke luar negeri.
Kementerian Perindustrian mengejar substitusi impor senilai Rp 152,83 triliun di tahun 2022. Angka tersebut setara dengan atau setara dengan 35% potensi impor di tahun 2019 yang mencapai Rp 434 triliun.
Perubahan status dari Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Kelanjutan Operasi membawa konsekuensi adanya peningkatan penerimaan negara
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan cemas setelah China berhasil menjadikan Indonesia sebagai pabrik listrik.
Belum lama ini, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) meluncurkan produk Logam Mulia edisi khusus bertemakan Tahun Kerbau Logam. ANTM yakin bisnis logam mulia masih akan terus berkembang di masa mendatang.
Tenaga kerja lokal dipastikan lebih banyak direkrut di kawasan industri smelter yang dimiliki perusahaan asal China. Hal ini untuk menepis adanya kabar keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) China di smelter tersebut