Kisruh seputar tata niaga nikel tanah air belum kunjung usai. Hal ini setelah para penambang bijih nikel masih kesulitan menjual produknya kepada pemilik smelter lokal dengan harga yang sesuai dengan harga patokan minimal (HPM).
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan agar pemerintah mulai dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta lembaga terkait dapat betul-betul memperhatikan kinerja semua smelter di sektor pertambangan nasional
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan saat ini hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba) merupakan kunci pengoptimalan dari produk-produk pertambangan minerba
Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, hilirisasi di sektor mineral dan batubara (minerba) adalah kunci pengoptimalan dari produk-produk pertambangan minerba
Kebijakan hilirisasi produk-produk pertambangan adalah kebijakan strategis nasional untuk meningkatkan nilai tambah dan meningkatkan penerimaan negara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri memproyeksikan, pada 2022 mendatang ada 52 unit smelter yang beroperasi, terdiri dari smelter nikel sebanyak 29 buah, 9 smelter bauksit, 4 smelter besi, 4 smelter tembaga, 2 smelter mangan, serta 4 smelter seng dan timbal
Selain mengeluhkan tentang harga nikel yang masih di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang ditetapkan pemerintah, para penambang nikel juga mengeluhkan pihak smelter yang hanya mau menyerap bijih nikel kadar tinggi di atas 1,8%, tepatnya 1,9% dan 2%
Lembaga pemeringkat internasional Fitch Solution menilai iklim investasi pertambangan mineral di Indonesia kurang kompetitif. Pernyataan Fitch ini diamini oleh para pelaku usaha