Sekretaris Umum Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengapresiasi tinggi kepada pemerintah atas hilirisasi regulasi tata niaga nikel domestik. Seluruh anggota APNI mendukung penuh kebijakan tersebut
Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan larangan ekspor ore atau bijih nikel sejak 1 Januari 2020. Tujuannya adalah agar perusahaan smelter (fasilitas pengolahan hasil tambang) di dalam negeri mendapatkan pasokan bijih nikel dari para penambang. Namun, kenyataannya, pada saat ini tidak ada kesesuaian harga antara para penambang nikel dan perusahaan smelter yang menyerap hasil bijih nikel
PT DSSP Power Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 3 Kendari siap menambah daya untuk memenuhi kebutuan listrik bagi perusahaan Smelter yang bakal beroperasi di Sulawesi Tenggara (Sultra)
Langkah Kementerian ESDM dalam merumuskan regulasi tata niaga nikel domestik untuk diterapkan mulai 1 April 2020 mendapatkan respons positif dari kalangan penambang
Sekretaris Umum Assosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) Meidy Katrin Lengkey mengapresiasi pemerintah atas hilirisasi regulasi tata niaga nikel domestik
Harga tembaga mencapai level tertinggi dalam lebih dari sepekan terakhir. Hal ini didukung oleh meningkatnya harapan bahwa bank sentral global akan meluncurkan stimulus kebijakan untuk memerangi kejatuhan ekonomi dari epidemi virus corona
Pengelola kawasan industri pertambangan nikel terpadu di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) yang mempekerjakan 3.000-an karyawan asal Tiongkok, mewajibkan seluruh karyawannya untuk menjalani pemeriksaan suhu tubuh dengan alat pemindai khusus ‘thermal scanner’ setiap hari