News Update
Jokowi Pertimbangkan Larang Ekspor Bauksit
Presiden Joko Widodo tak gentar menghadapi gugatan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor mineral mentah, khususnya nikel. Gugatan itu dilayangkan Komisi Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
Sanksi AS Tak Berhasil Tekan Ekspor Logam dan Produk Pertambangan Iran
Ekspor Iran dari berbagai logam dan produk pertambangan ke China meningkat secara signifikan tahun ini. Padahal, Negeri Para Mullah itu di bawah sanksi berat Amerika Serikat (AS)
Jokowi: Nikel Kita, Mau Ekspor atau Enggak, Suka-suka Kita
Presiden Joko Widodo pun mengaku tak masalah atas gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor bijih nikel. Menurutnya, gugatan Uni Eropa perlu dihadapi
Jokowi Minta Pangkas Impor Besar-besaran Sektor Energi dan Bahan Baku
Presiden Joko Widodo pun mengaku tak masalah atas gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terhadap kebijakan pemerintah terkait larangan ekspor bijih nikel. Menurutnya, gugatan Uni Eropa perlu dihadapi
Pemerintah Berupaya Tangkap Momentum Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah berupaya menumbuhkan iklim yang kondusif bagi investasi, dunia usaha, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional
Freeport Indonesia terus mengembangkan proyek tambang bawah tanah dan smelter
PT Freeport Indonesia terus menggarap proyek tambang bawah tanah sebagai bagian dari masa transisi tambang terbuka
Indonesia Raja Nikel Dunia, Puluhan Tahun Hanya Ekspor Bijih Mentah
Larangan ekspor bijih nikel oleh pemerintah Indonesia berbuntut panjang. Uni Eropa akan menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia ( WTO) terkait larangan ekspor yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2020.
Larangan Ekspor Bijih Nikel dan Nasib Suram Industri Baja Eropa
Uni Eropa berencana menggugat Indonesia ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait larangan ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020. Uni Eropa gerah dengan kebijakan larangan ekspor biji nikel yang dilakukan Indonesia, karena dianggap tidak fair dan hanya menguntungkan industri baja dan smelter dalam negeri sendiri
