Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM agar setiap transaksi pembelian Nikel oleh Industri Pengolahan dan Pemurnian (Smelter) harus berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM)
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mencabut larangan ekspor bijih mentah nikel. Awalnya, pemerintah melarang sampai tahun 2022 dalam rangka pembangunan smelter dan peningkatan kualitas nikel Indonesia
Komisi VII DPR RI meminta Menteri ESDM Arifin Tasrif agar setiap transaksi pembelian nikel oleh industri pengolahan dan pemurnian (smelter) harus berdasarkan Harga Patokan Mineral (HPM). Jika terjadi selisih kadar nikel pada saat loading hingga tiba di lokasi (unloading) maka yang menjadi patokan adalah hasil surveyor pihak ketiga yang disepakati oleh kedua belah pihak
Slag nikel yang selama ini dianggap limbah mulai digunakan sebagai campuran aspal. Cilegon mulai memanfaatkan slag nikel sebagai lapis pondasi bawah pengganti batu
Slag nikel yang selama ini dianggap limbah mulai digunakan sebagai campuran aspal. Cilegon mulai memanfaatkan slag nikel sebagai lapis pondasi bawah pengganti batu
Kebijakan pemerintah melarang ekspor nikel beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. Kala polemik di dalam negeri masih ada, dari luar negeri kemungkinan akan ada gugatan dari Uni Eropa di World Trade Organization (WTO) terhadap kebijakan tersebut. Indonesia punya waktu 10 hari untuk menjawab permintaan tersebut. Dan, juga diberikan waktu 30 hari untuk konsultasi resmi
PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akan segera mengoperasikan tambang emas terbarunya. Tambang tersebut adalah Tambang Ciarinem yang terletak di Kaki Gunung Salak, Jawa Barat
PT Well Harvest Winning (WHW) sebagai perusahaan pengolahan dan pemurnian terus berupaya mengembangkan program hilirisasi industri mineral. Salah satunya dengan Program Transfer of Technology (ToT) berkelanjutan dari tenaga ahli China ke pekerja Indonesia