Pemerintah lewat Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, memutuskan menghentikan sementara ekspor nikel selama kurang lebih 2 pekan. Ini karena ada manipulasi data ekspor nikel yang terjadi
Pemerintah terus melakukan sinkronisasi peraturan antara kementerian dan lembaga agar mampu mendorong daya saing industri manufaktur di Tanah Air. Salah satu upaya yang sedang digenjot adalah percepatan pengoperasian fasilitas pengolahan dan pemurnian atau Smelter PT Freeport Indonesia
Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang memiliki fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter. Termasuk PT Freeport Indonesia, yang menjadi perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar di Indonesia, diminta mempercepat pembangunan pabrik pengolahannya
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut masalah penghentian ekspor nikel sudah selesai. Sebab sebelum kebijakan itu diputuskan, para pengusaha sudah diajak bicara dan bersepakat mengenai hal tersebut
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, telah mengumumkan percepatan larangan ekspor bijih alias ore nickel menjadi 29 Oktober 2019. Sebelumnya, tenggat pelarangan ekspor nikel adalah awal Januari 2020
Pemerintah akan memeriksa sejumlah perusahaan pemegang kuasa pertambangan (KP) nikel. Pemeriksaan ini terkait dugaan penyimpangan ekspor bijih nikel setelah ada laporan jumlah yang berbeda
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah menyelesaikan persoalan salah ketik di Undang-Undang atau UU KPK terkait batas minimal usia pimpinan KPK. Batas usia yang semula ditulis 40 tahun, diubah menjadi 50 tahun