News Update
Larangan Ekspor Mineral Diperluas? Ini Kata Kementerian ESDM
Kementerian ESDM mengatakan hingga saat ini belum ada rencana untuk mempercepat pelarangan ekspor pada mineral lain selain nikel yang keran ekspornya akan ditutup mulai 2020
Darmin Pimpin Rapat soal Smelter di Kantornya
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution akhirnya menggelar rapat koordinasi (rakor) tentang penanganan slag industri smelter di kantornya
Pemerintah Ingin Limbah Smelter Dikelola Sesuai Standar Dunia
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengumpulkan Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM dan Kementerian LHK di Kantornya. Hari ini mereka menggelar rapat koordinasi membahas penanganan slag atau sisa tambang hasil olahan industri smelter
Pemanfaatan Limbah Smelter Harus Seusai Kaidah Internasional
Pemerintah sedang mengupayakan agar limbah nikel dan baja hasil smelter bisa dimanfaatkan untuk bahan baku industri lainnya. Pemerintah terus membicarakan aturan-aturan teknis dan kajian agar sesuai dengan kaidah-kaidah internasional
Hilirisasi Jadi Alasan Pemerintah Larang Ekspor Nikel hingga Timah
Pemerintah mengambil kebijakan untuk melarang ekspor nikel mulai Januari 2020. Tak hanya itu, pemerintah juga berencana melakukan pelarangan ekspor mineral lainnya seperti timah dan juga bauksit
Demi Investasi, Pemerintah Revisi Aturan Limbah Berbahaya
Pemerintah berencana merombak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Hal itu dilakukan demi mengundang investasi ke Indonesia lebih banyak lagi
Ekspor bijih nikel dilarang tahun depan, ini efeknya terhadap Central Omega (DKFT)
Pemerintah memutuskan untuk mempercepat penerapan wacana larangan ekspor bijih nikel kadar rendah. Aturan ini bakal diterapkan mulai 1 Januari 2020 atau dua tahun lebih cepat dari jadwal seharusnya
Central Omega (DKFT) Siapkan Strategi Hadapi Larangan Ekspor NIkel
PT Central Omega Resources Tbk (DKFT) mulai bersiap mengantisipasi dampak penerapan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah. Rencananya, pemerintah akan menerapkan beleid tersebut mulai 1 Januari 2020
