News Update
Penjelasan Lengkap Pengusaha soal Pelarangan Ekspor Nikel
Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) siap mendukung program pemerintah dalam hal hilirisasi, pengolahan dan pemurnian smelter nikel.
Dukung Tata Niaga Nikel, Ini Masukan APNI untuk Pemerintah
Asosiasi Penambangan Nikel Indonesia (APNI) meminta kepada pemerintah untuk menerbitkan regulasi yang mengatur tentang tata niaga perdagangan nikel
18 Smelter Nikel Dibangun Tahun Ini
Sebanyak 18 pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel dibangun tahun ini dengan total nilai investasi berkisar US$ 10-15 miliar. Produk yang dihasilkan smelter nikel antara lain nickel pig iron (NPI), feronikel, dan nikel sulfat. NPI dan feronikel adalah bahan baku utama baja tahan karat (stainless steel/SS), sedangkan nikel sulfat digunakan untuk membuat katoda baterai mobil listrik
Memburu Cuan dari Kemilau Nikel
Emiten pertambangan nikel semakin naik daun setelah pemerintah Indonesia mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel kadar rendah. Bagaimana dampak angin segar itu terhadap prospek para penambang nikel?
Goldman Sachs kerek prediksi nikel karena tiga alasan ini, salah satunya Indonesia
Perseteruan perdagangan antara AS-China yang sedang berlangsung menyebabkan sejumlah harga komoditas tertekan. Sebut saja tembaga
Pelarangan Ekspor Berlaku 1 Januari 2020, Harga Nikel Melesat
Pemerintah menerbitkan regulasi terbaru pelarangan ekspor nikel melalui Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Akibat regulasi yang baru diterbitkan tersebut, saham emiten PT Vale Indonesia (INCO) dan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melesat di Bursa Efek Indonesia
Ini Proses Pengolahan Limbah Baterai Mobil Listrik
Pusat Teknologi Material, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), mulai melakukan pengkajian pengolahan daur ulang baterai kendaraan listrik sejak tahun lalu
Pengamat: Wajar Jika Babel Minta 10 Persen Saham PT Timah
Pengamat Ekonomi Bangka Belitung (Babel), Safari ASN menilai sudah sepantasnya Pemerintah Provinsi Kepulauan Babel mendapatkan 10 persen saham PT Timah
