Pengusaha nikel Indonesia melalui Sekjen Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), Meidy Katrin Lengkey menjelaskan ada ketidakadilan terhadap pengusaha lokal, dimana pengusaha nasional dibebankan berbagai kewajiban tetapi hal ini tidak berlaku bagi pengusaha asing (smelter) yang mayoritas dari China
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengklaim belum ada pembicaraan terkait adanya wacana tentang harga jual batas atas dan bawah untuk komoditas bijih nikel
PT Freeport Indonesia sedang membangun smelter di Kecamatan Manyar, Kabupatan Gresik, Jawa Timur. Pembangunan fasilitas pengolahan konsentrat itu, merupakan mandat dari Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterima Freeport dan amanat UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba)
Pengusaha nikel nasional meminta Pemerintah untuk menunda percepatan pelarangan ekspor biji nikel mengingat selama ini para pelaku usaha masih bergantung dengan kuota ekspor. Selain itu pengusaha memandang hal yang harus dilakukan sebelum penerapan aturan ini adalah perbaikan tata niaga nikel yang dipasok ke smelter
Dua pekan terakhir wacana soal larangan ekspor bijih nikel meramaikan pemberitaan. Larangan yang semestinya berlaku pada 2022, kini dikabarkan dipercepat dan berlaku di tahun ini
Pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) keberatan atas wacana pemerintah untuk mempercepat larangan ekspor nikel. Sebab, pengusaha membutuhkan ekspor sebagai modal untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter
Java Industrial Integreted Port and Estate (JIIPE), Manyar, Gresik, diharapkan mampu menampung lulusan SMA maupun SMK di wilayah sekitarnya dan Jawa Timur umumnya. Sehingga dapat menekan angka pengangguran
Dua pekan terakhir wacana soal larangan ekspor bijih nikel meramaikan pemberitaan. Larangan yang semestinya berlaku pada 2022, kini dikabarkan dipercepat dan berlaku di tahun ini