Pembangunan Klaster Industri Aluminium Kalimantan Utara akan memberikan multiplier ekonomi bagi masyarakat baik berupa tumbuhnya industri ikutan ataupun industri pendukungnya yang sekaligus terbukanya lapangan pekerjaan sehingga perputaran ekonomi cepat berkembangnya
Akibat tidak beraktivitasnya Pusat Logistik Berikat (PLB) di kawasan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ada potensi pajak untuk negara yang hilang
Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) mencatat, realisasi investasi kuartal II-2019 berdasarkan kacamata sektoral paling kecil diberikan oleh sektor pertambangan, Di mana menduduki posisi ke lima dengan kontribusi 7,5% atau sebanyak Rp 15,1 triliun dari total investasi
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan tidak mudah meningkatkan investasi dalam negeri. Baik itu yang berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Hal itu disebabkan tingginya persaingan antara negara dalam mendapatkan investasi
Saat ini pemerintah tengah gencar mendorong hilirisasi di industri pertambangan, oleh karena itu pembangunan smelter perlu dilakukan untuk memberikan nilai tambang pada hasil produksi pertambangan Indonesia
Fluktuasi harga internasional mempengaruhi penetapan harga patokan ekspor (HPE) produk pertambangan yang dikenakan bea keluar (BK) periode Agustus 2019. Dibandingkan dengan HPE periode Juli 2019, sebagian besar komoditas mengalami kenaikan HPE. Ketentuan ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 Tahun 2019, tanggal 26 Juli 2019
Analis menilai perubahan dalam aturan pembiayaan modal oleh pemerintahan China dapat meningkatkan belanja infrastruktur hingga 10% pada paruh kedua tahun ini sehingga menumbuhkan prospek kenaikan permintaan logam, termasuk tembaga
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) optimistis jumlah investasi sepanjang 2019 bisa melonjak minimal 11 persen dari posisi 2018 lalu yang sebesar Rp721,3 triliun. Artinya, aliran investasi langsung yang masuk ke Indonesia hingga akhir Desember 2019 bisa tembus Rp800 triliun