Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor mineral bisa meningkat 5-6 kali lipat bila seluruh perusahaan di sektor komoditas itu, termasuk PT Freeport Indonesia membayar pungutan berdasarkan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
Presiden Joko Widodo meminta kepada para menterinya untuk mengevaluasi secara berkala kebijakan-kebijakan terkait dengan investasi dan insentif perpajakan
Para pengusaha sumber daya alam mesti bersiap diri. Sebab, pemerintah bakal memperketat kewajiban penyimpanan dana hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di perbankan dalam negeri. Jika pengusaha melanggar, sanksinya cukup berat: mulai dari larangan ekspor, denda, hingga izin usaha dicabut
PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) kini tengah berfokus pada pengembangan tiga proyek pertambangan, yaitu Dairi Prima Mineral (DPM), Citra Palu Minerals (CPM), dan Gorontalo Minerals. Hal itu dikemukakan BRMS ketika ditanyai soal rencana akusisi di tahun mendatang
Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Bank Dunia dan Indonesia Mining Institue (IMI) untuk melakukan diagnosa beragam kebijakan sektor pertambangan di Indonesia. Meningat tata kelola (governance) di sektor minerba harus berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan yang transparan, partisipasi, dan akuntabilitas.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut hadir pada The Second Meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury atau COP 2, untuk menegaskan komitmen pemerintah Indonesia terkait pengaturan merkuri
Tata kelola (governance) mineral dan batubara (minerba) tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan yang baik, yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sebagai unsur utama