50 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi sebuah perusahaan untuk tetap eksis, terutama bagi perusahaan yang berbasis sumber daya alam yang disebut-sebut rawan konflik
Badan Pemeriksa Keuangan menyebut, PT Freeport Indonesia harus menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan terkait dengan persoalan lingkungan berupa izin peminjaman kawasan hutan dan perubahan ekosistem akibat limbah hasil olahan tambang
Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menggantung. Hingga kini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum menerbitkan IUPK definitif
PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum menyatakan penentuan kursi manajemen operasional PT Freeport Indonesia masih dalam proses. Kepala Bidang Komunikasi dan Hubungan Pemerintah Inalum Rendi Witular berdalih saat ini prioritas kedua perusahaan masih tertuju pada sejumlah hal terkait penyelesaian transaksi divestasi saham perusahaan tersebut
Dalam upaya memperketat aturan ekspor timah, pemerintah akhirnya menyetop peran Surveyor Indonesia (SI) selaku salah satu pihak yang diberikan kewenangan untuk melakukan verifikasi asal usul bijih timah sebelum ekspor dilakukan
Pekan lalu, dua smelter PT Panca Mega Persada (PMP) dan PT. RBT di kawasan perindustrian Jelitik Sungailiat, Kamis (11/10) dan smelter dikawasan Ketapang milik pengusaha tambang timah asal Bangka Tengah, sempat di periksa Tim Bareskrim Polri di Mapolda Kepulauan Babel beberapa hari yang lalu.
Penggerebekan sejumlah pabrik smelter timah di wilayah hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sepekan yang lalu oleh Tim Bareskrim Mabes Polri bersama jajaran Polres Bangka dan Polda Kepulauan Bangka Belitung