News Update
Industri Manufaktur Sumbang Pajak 31,8% pada 2017
Industri manufaktur menjadi penyumbang pajak terbesar pada 2017 dengan 31,8% dari total keseluruhan penerimaan pajak negara pada periode tersebut.
Arcandra: Pengelolaan Sumber Daya Alam Harus Berbasis Energi Berkeadilan
Wakil Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar mengatakan, mengelola sumber daya alam termasuk tambang, minyak dan gas bumi harus berbasis energi berkeadilan, baik Negara maupun stakeholder.
Memoles Emas Antam Berkilau Kembali
Sejak lima ribu tahun silam, emas sudah menjadi perburuan umat manusia. Emas dipakai sebagai alat pembayaran dan perdagangan yang paling liquid. Tidaklah heran bila di era prasejarah sampai postmodern saat ini, emas tetap memainkan peran penting, baik sebagai alat investasi (emas batangan), perhiasan, hingga cadangan devisa. Kaidah teori ekonomi klasik mensyaratkan setiap penerbitan mata uang disertai dengan penyediaan emas sebagai cadangan devisa (cadev).
Kemenperin-UNDP Susun Kebijakan Kelola Limbah Industri
Untuk wujudkan industri hijau dan meningktkan daya saing dalam membangun manufaktur berkelanjutan, Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian akan susun rekomendasi kebijakan pengelolaan limbah industri.
Holding BUMN Dinilai sebagai Kesewenang-wenangan
Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir mengatakan, pembentukan holding BUMN melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016 merupakan bentuk kesewenang-wenangan pemerintah.
Menggerakkan Mesin Uang Antam yang Seret
PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam sedang berusaha bangkit dari keterpurukan. Belum sempat berdiri tegak, perusahaan tambang pelat merah ini sudah dibebani dengan kewajiban membangun smelter sebagai fasilitas pemurnian. Tujuan pemerintah sebetulnya baik, untuk meningkatkan nilai jual hasil pertambangan. Namun, adanya larangan ekspor barang mentah bagi perusahaan tambang yang belum memiliki smelter, membuat perusahaan tambang mengalami penurunan pendapatan.
Babak Baru Perundingan Freeport, Apa Bakal Menguntungkan Indonesia?
Proses perundingan Freeport Indonesia dengan pemerintah diperkirakan tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Alotnya perundingan Freeport disebut mengikis kepercayaan rakyat yang telah diberikan kepada pemerintah.
Bentuk Holding BUMN Tambang, Pemerintah Digugat
Koalisi Masyarakat Sipil Penyelamat BUMN resmi mendaftarkan uji materiil ke Mahkamah Agung (MA) atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham PT INALUM. Permohonan teregistrasi di Kapaniteraan MA dengan Nomor 001/HUM/2018.
