News Update
Anak usaha holding tambang tetap ekspansi
Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 November 2017 mendatang, pembentukan Holding BUMN Pertambangan resmi akan terbentuk. Ekspansi anak usaha Holding BUMN Pertambangan tetap berjalan oleh masing-masing perusahaan.
Tiongkok Mulai Serius Investasi di Kaltara
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pembangunan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih terus dimatangkan. Tiongkok disebut makin serius untuk mengembangkan provinsi termuda di Indonesia tersebut.
Emas, tembaga akan kena tarif royalti progresif
JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan tarif royalti progresif untuk komoditas emas, tembaga, dan perak dalam revisi PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Holding Tambang Akan Mengelola Sumber Daya Secara terintegrasi
Pengumuman Holding tambang akan segera diumumkan minggu ini, dimana perusahaan yang tergabung dalam holding tersebut akan diarahkan untuk mengelola sumber daya utama yang merupakan lini bisnis utama.
DPR: Ada Aturan Tumpang Tindih di Sektor Pertambangan Kalbar
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Joko Purwanto menemukan adanya kebijakan di Kalimantan Barat yang saling tumpang tindih antara sektor pertambahan dengan sektor pertanian, dalam hal ini perkebunan kelapa sawit. Hal itu terungkap saat Komisi VII menyerap aspirasi dari para pelaku penambangan di Kalbar terkait rencana revisi undang-undang No.4 tahun 2009.
HOLDING BUMN TAMBANG: Perusahaan Fokus Lini Bisnis Utama
Perusahaan yang tergabung dalam induk usaha BUMN industri pertambangan akan diarahkan untuk fokus mengelola jenis sumber daya yang menjadi lini bisnis utama mereka.
Komisi VII Dorong Realisasi Pembangunan Smelter Freeport
Komisi VII mendorong agar pengolahan konsentrat PT Freeport Indonesia bisa sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia. Karena hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Minerba yang kini berlaku.
DPR RI Dorong Realisasi Pembangunan Smelter Freeport
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong agar pengolahan konsentrat PT Freeport Indonesia dapat sepenuhnya dilaksanakan di Indonesia. Sebab hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan Undang-Undang Minerba yang kini berlaku.
