Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyebut pembangunan smelter PT Freeport Indonesia belum ada kemajuan. Padahal proses pembangunan smelter itu sudah bergulir sejak 2014 silam. Pembangunan smelter merupakan amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pemerintah menyiapkan segala cara untuk dapat mencukupi pembelian saham PT Freeport Indonesia. Mulai dari pembentukan holding, pembentukan konsorsium, hingga pinjaman dari beberapa perbankan nasional.
Pemerintah diminta membuat terobosan dalam menciptakan harga gas murah bagi industri. Selama ini pemerintah dinilai monoton dalam kebijakan karena tidak ada inovasi untuk segera implementasikan harga gas yang kompetitif bagi industri pengguna gas.
Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia meminta Presiden Joko Widodo "turun tangan" untuk penyelesaian pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 8300 pekerja.
Pemerintah komitmen akan mengalokasikan 10 persen saham PT Freeport Indonesia untuk pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan masyarakat adat yang wilayahnya terdapat operasi Freeport Indonesia.
PT Cita Mineral Tbk (CITA) memperoleh persetujuan ekspor 3,56 juta ton washed bauxite dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negara Kementerian Perdagangan. Persetujuan ekspor pada 4 Oktober 2017 tersebut diberikan menyusul rekomendasi ekspor dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengklaim kepada jajaran Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa tak ada masalah baru antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia.
Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) memberikan izin ekspor konsentrat selama delapan bulan untuk PT Freeport Indonesia. Terhitung mulai 10 Februari 2017 hingga 10 Oktober 2017.