Komisi VII DPR yang membidangi masalah energi, sumberdaya mineral, ristek, dan lingkungan hidup mengakhiri kunjungan ke UK House of Commons (DPR Inggris). Kunjungan tersebut terkait pembahasan kerja sama parlemen dan juga pemerintahan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) berencana membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Smelter tersebut rencananya memiliki kapasitas 1,5 juta ton per tahun.
Centre For Indonesian Resources Studies (Ciruss) menyatakan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tidak bisa disamakan dengan PT Freeport. Kedua perusahaan tambang tembaga tersebut, dinilai memiliki persoalan berbeda yang dihadapi dalam menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, kinerja perdagangan Indonesia akan mempertahankan tren positif hingga setahun ke depan. Meski begitu, Darmin melihat akan ada periode di mana angka impor akan tumbuh lebih cepat dibanding pertumbuhan ekspornya. Apalagi kondisi saat ini, angka kinerja impor bahan baku dan barang modal yang menurun dikhawatirkan memberi gambaran bahwa industri pengolahan masih lesu.
Smelter PT. Refined Bangka Tin (RBT) diduga kembali beroperasi. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan Perusahaan pertambangan timah terbesar kedua setelah PT Timah ini kembali melakukan aktivitasnya. Hanya saja berdasarkan Elektronik Surat Keterangan Asal (E-SKA) Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Babel, RBT sudah mengekspor timahnya dalam jumlah cukup besar yakni 1.353.113 kg.
Centre For Indonesian Resources Studies (Ciruss) menyatakan, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) tidak bisa disamakan dengan PT Freeport. Kedua perusahaan tambang tembaga tersebut, dinilai memiliki persoalan berbeda yang dihadapi dalam menyikapi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara estafet terus melakukan perundingan dengan manajemen PT Freeport Indonesia. Salah satunya terkait legalitas stability agreement.