News Update
ESDM Bentuk Tim Verifikasi Smelter
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera membentuk tim verifikasi independen yang bertugas mengevaluasi dan mengawasi progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Laporan tim verifikator menjadi patokan perpanjangan izin ekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat.
Siapkan Smelter Bukti Keseriusan Investor-Pemerintah
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan bahwa aturan untuk membangun smelter adalah bukti untuk melihat keseriusan investor untuk komitmen dengan pemerintah.
Kawasan Industri Morowali Telah Ekspor Hasil Smelter US$ 990 Juta
Kawasan Industri Morowali atau Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) melakukan ekspor produk hasil pengolahan dan pemurnian (smelter) sebesar US$ 990 juta pada 2016. Dari jumlah tersebut, kawasan industri ini berkontribusi pada penerimaan negara sekitar Rp 1,7 triliun dalam bentuk PPN dan PPh badan.
ESDM akan tunjuk surveyor pantau progres smelter
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk verifikator indpenden untuk mengevaluasi dan mengawasi progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) bagi perusahaan pertambangan yang melakukan kegiatan ekspor mineral.
Siapkan Smelter Bukti Keseriusan Investor-Pemerintah
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan bahwa aturan untuk membangun smelter adalah bukti untuk melihat keseriusan investor untuk komitmen dengan pemerintah.
Awasi Smelter, ESDM Tunjuk Lembaga Verifikator Independen
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menunjuk lembaga verifikator independen untuk mengawasi progres pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian konsentrat (smelter). Sebab, progres pembangunan smelter menjadi salah satu syarat perusahaan tambang dapat memperoleh izin ekspor konsentrat.
Bupati Bantaeng Kritik Relaksasi Ekspor Mineral Mentah
Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah mengeritik kebijakan pemerintah pusat terkait relaksasi ekspor mineral mentah yang tertuang dalam Permen ESDM No 5 Tahun 2017 dan Permen ESDM No 6 Tahun 2017. "Saya yakin itu (kebijakan relaksasi ekspor mineral mentah, Red) kalau digugat ke MK pasti dibatalkan, karena bertentangan dengan undang-undang," kata Nurdin yang ditemui di Makassar, Senin (6/2).
Freeport Ngotot Ingin Dapatkan Izin Ekspor Konsentrat
Freeport-McMoran Inc selaku pemegang saham terbesar PT Freeport Indonesia kembali bereaksi kepada Pemerintah Indonesia. Maklum saja, hampir sebulan ini anak usaha Freeport McMoran itu belum bisa menunaikan kegiatan ekspor konsentrat tembaga.
