Terdapat 32 perusahaan pengolahan dan pemurnian hasil tambang atau smelter yang telah beroperasi di Indonesia dengan total investasi mencapai 20 miliar dollar AS sejak 2012 hingga 2016. Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) Jonathan
Pemerintah kembali memberikan kesempatan kepada perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam waktu lima tahun ke depan. Pembangunan smelter ini untuk melaksanakan kebijakan hilirisasi mineral. Pemerintah kembali memberikan kesempatan kepada perusahaan tambang untuk membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) dalam waktu lima tahun ke depan. Pembangunan smelter ini untuk melaksanakan kebijakan hilirisasi mineral.
Kementerian Perindustrian memacu percepatan pembangunan Kawasan Industri Konawe di Sulawesi Tenggara dan Kawasan Industri Morowali di Sulawesi Tengah yang merupakan salah satu prioritas dalam program pengembangan basis industri logam.
Tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja pada industri smelter di dalam negeri, khususnya kawasan industri Morowali hanya bersifat sementara. Penggunaan pekerja asing ini hanya selama proses pembangunan industri di kawasan tersebut berlangsung.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Morowali, Sulawesi Tengah yang menjadi salah satu prioritas program pengembangan berbasis industri logam.
Manajemen PT Petrokimia Gresik mendukung langkah pemerintah yang memperpanjang masa berlakunya relaksasi ekspor mineral mentah dengan syarat perusahaan tambang di Indonesia harus menyelesaikan pembangunan smelter-nya.
Presiden Joko Widodo mengatakan pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan nasional. Ini diungkapkan Jokowi dalam pengantar rapat terbatas yang membahas relaksasi ekspor konsentrat perusahaan tambang.
Pengusaha pengolahan dan pemurnian mineral meminta pemerintah tetap konsisten menerapkan pelarangan ekspor mineral olahan ( konsentrat ) seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batubara (minerba).