Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membolehkan konsentrat mineral bijih nikel dan bauksit untuk bisa diekspor kembali mulai tahun depan. Untuk itu saat ini ESDM tengah mempersiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 1 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara.
Pelaku usaha meminta dukungan penuh pemerintah untuk memuluskan kontribusinya dalam proyek pembangunan pembangkit 35 ribu megawatt (MW). Apalagi saat ini swasta menjadi tulang punggung untuk merealisasikan proyek yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada pertengahan 2015 tersebut.
Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan telah menyiapkan formulasi standar harga komoditas mineral dan batubara (minerba) yang tak boleh diekspor saat kebijakan relaksasi ekspor minerba diberlakukan. Salah satu komoditas yang bakal dilarang dijual ke luar negeri adalah nikel.
Pemerintah menyiapkan formulasi harga dasar komoditas mineral tambang sebagai acuan produsen dalam memasarkan produk bijih mineral. Langkah ini dibuat agar serapan komoditas mineral dalam negeri lebih kencang sehingga mendukung target hilirisasai mineral tambang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memberi sinyal akan menggantungkan permohonan perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia yang akan berakhir 2021 mendatang.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat bersama Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim dan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot. Dalam rapat ini, anggota DPR menyentil Chappy Hakim yang dinilai bertele tele dalam membangun smelter. Liburan natal Pergi.com bagi2 diskon Rp 100,000
PT Freeport Indonesia mengaku telah menggelontorkan dana US2,9 juta hingga November 2016 untuk membangun fasilitas pemurnian bahan galian tambang (smelter) di lahan milik PT Petrokimia Gresik. Realisasi ini baru mencapai 9,6 persen dari total komitmen investasi smelter perusahaan asal Amerika Serikat (AS) tersebut sebesar US,2 miliar.