News Update
Pemerintah Susun Tim Khusus Relaksasi Ekspor Mineral
Pemerintah mengatakan telah menyusun tim kecil lintas kementerian untuk membahas poin-poin penting ihwal relaksasi ekspor mineral mentah yang dimulai tahun depan.
Kementerian ESDM Akan Pangkas Royalti Nikel Jadi 2 Persen
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memangkas royalti dari penjualan nikel yang telah melalui proses pemurnian. Jika awalnya royalti dipatok 4 persen dari penjualan, maka Kementerian ESDM meminta royalti diturunkan menjadi dua persen.
IPO Divestasi Saham Freeport, Dirjen Minerba: Belum Ada Aturannya
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan belum ada aturan mengenai pelepasan saham ke publik (initial public offering/IPO) untuk divestasi PT Freeport Indonesia.
Izin Sudah Diberikan, Belasan Perusahaan Tambang Belum Beroperasi
Berdasarkan Keppres Nomor 41 Tahun 2004. Tapi hingga kini, belum ada satu pun perusahaan yang beroperasi. Hanya 13 perusahaan tambang yang diizinkan menambang di hutan lindung. Tapi hingga kini, belum ada satu pun perusahaan yang beroperasi.
Bangun Smelter Akhir 2017, Medco Berharap Newmont Masih Bisa Ekspor
Setelah mengakuisisi Newmont Nusa Tenggara, PT Medco Energi Internasional Tbk. menyatakan komitmennya untuk membangun smelter pada akhir tahun 2017. Dengan komitmen ini Medco berharap Newmont yang telah berganti nama menjadi PT Amman Mineral Nusa Tenggara masih bisa mengekspor mineral mentah tahun depan.
Bos Medco Pastikan Pembangunan Smelter Tetap Berjalan
Presiden Direktur PT Medco Energi Internasional Tbk Hilmi Panigoro memastikan pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) Newmont Nusa Tenggara (NTT) tetap berjalan. Hal ini akan dilakukan baik dengan atau tanpa PT Freeport Indonesia.
Medco Bahas Pembangunan Smelter dengan Pemerintah
PT Medco Energi Internasional Tbk (Medco Energi) terus mengomunikasikan langkah untuk membangun pabrik pemurnian barang tambang atau smelter setelah mengakuisis saham PT Newmont Nusa Tenggara. Terlebih pemerintah akan melarang ekspor konsentrat jika perusahaan tambang tidak berkomitmen membangun smelter.
Pemerintah Ingin Holding Tambang Miliki 20 Persen Saham Freeport
Alyosius juga memastikan, holding pertambangan ini tidak akan mengalami kesulitan dalam pendanaan untuk mencaplok 10,34 persen saham Freeport Indonesia
