Kementerian Perindustrian berkomitmen terus mendorong pengembangan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) karena berperan dalam peningkatan nilai tambah bahan baku mineral sehingga menghasilkan produk yang berdaya saing. Di samping itu, industri smelter juga dipacu untuk terus berkontribusi terhadap peningkatan devisa.
Pelaku usaha sektor pemurnian alias smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menyampaikan pandangannya terhadap kinerja dua tahun Kabinet Kerja yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berharap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meninjau ulang rencana yang membuka kembali ekspor mineral mentah (ore). Kebijakan relaksasi macam itu dinilai salah tempat karena apabila dilakukan akan menghancurkan realisasi investasi pertambangan di sektor hilir.
Menjabat hari kedua sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan nampak tak beranjak dari kantornya yang berlokasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Pemerintah diminta memberi kemudahan bagi pelaku tambang yang pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Relaksasi ekspor mineral mentah (ore) maupun ekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat melanggar amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menitipkan pesan kepada Komisi VII DPR RI untuk tidak “memboxing” Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang terbilang strategis menjadi pesan penting dari Luhut Binsar Panjaitan kepada Menteri ESDM Iganisus Jonan untuk tetap memberdayakan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan ESDM dengan maksimal.