News Update
AP3I Tolak Relaksasi Ekspor Mineral
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menolak rencana pemerintah apabila melakukan relaksasi ekspor bijih mineral alias ore. Relaksasi ekspor itu dinilai bertentangan dengan Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
Pengusaha smelter tolak rencana relaksasi ekspor konsentrat
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menolak rencana relaksasi ekspor bijih/ore mineral atau konsentrat yang akan diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan tambang. Rencana tersebut dinilai bertentangan dengan komitmen pemerintah dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan baru bara.
Smelter Mangkrak Kena Sanksi
KEMENTERIAN ESDM mengusulkan relaksasi ekspor konsentrat mineral bisa diakomodasi dalam revisi UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun, tambahan waktu untuk mengekspor komoditas mineral mentah atau setengah jadi itu harus dibarengi dengan kesungguhan untuik menyelesaikan kewajiban pembangunan pabrik pengolahan dan pemurinian (smelter). - See more at: http://mediaindonesia.com/news/read/65686/smelter-mangkrak-kena-sanksi/2016-09-07#sthash.l3BoVh3X.dpuf
UU Minerba Teranyar Memuat Sanksi yang Tak Serius Bangun Smelter
Undang-Undang (UU) Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) teranyar bakal memuat sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tak serius bangun fasilitas pemurnian mineral (smelter). Dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara belum mengatur mengenai sanksi tersebut.
Luhut Akan Izinkan Ekspor Mineral Mentah hingga Lima Tahun
Pelaksana tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan mengaku akan kembali melonggarkan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah yang tercantum dalam UU No 4/2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba). Rencananya, ekspor mineral mentah akan kembali diizinkan untuk jangka waktu 3-5 tahun ke depan.
Luhut: Revisi UU Minerba bukan Demi Freeport dan Newmont
Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (Minerba) tidak hanya untuk perusahaan PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) saja, melainkan untuk semua perusahaan yang bergerak di bisnis pertambangan
Industri Smelter Desak Keran Ekspor Minerba Jangan Dibuka
Pelaku industri smelter mengaku resah dengan keinginan pemerintah melonggarkan atau melakukan relaksasi kebijakan ekspor mineral mentah. Pengusaha takut investasi sebesar 12 miliar dolar AS atau Rp 158 triliun yang selama ini digelontorkan untuk pembangunan smelter akan sia-sia.
