Kementerian ESDM akan mulai menetapkan jumlah kewajiban pemenuhan dalam negeri atau domestic market obligation bagi komoditas mineral setelah banyak fasilitas pemurnian (smelter) yang terbangun.
Pemerintah terus mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hasil tambang pada setiap perusahaan pertambangan. Sebab, keberadaan smelter bisa meningkatkan produk tambang.
Pemerintah akan menyederhanakan perizinan untuk fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) pada setiap perusahaan pertambangan. Dari dua izin melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Perindustrian (Kemeperin), perizinan ini nantinya akan dijadikan satu pintu melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
JAKARTA- Pemerintah berencana mengubah konsep pengambilan royalti dari produk pertambangan. Yakni pengutipan royalti yang saat ini dari hilir, akan berubah di sektor hulu. Dalam wacana tersebut, royalti akan dipungut dari perusahaan eksplorasi pertambangan yang menghasilkan mineral mentah, tanpa pengolahan.
KARAWANG—Pelaku industri pengolahan dan pemurnian atau smelter meminta pemerintah memperbaiki tata niaga mineral tambang dengan memperkuat dasar hukum, karena masih banyak yang belum memiliki regulasi.
Jakarta - Terkait kewajiban industri tambang membangun unit pengolahan dan permurnian mineral mentah (smelter), Menko Perekonomian Darmin Nasution ikut urun rembug.
Akhirnya PT Aneka Tambang Tbk (Antam) dan PT Indonesia Asahan Alumunium Tbk (Inalum) melakukan penandatanganan Joint Venture Agreement (JVA) pembangunan pabrik pemurnian mineral (smelter) Grade Alumina Refinery (SGAR).
Kementerian Perindustrian mendorong industri pengolahan dan pemurnian hasil tambang (smelter) memperluas produksi dan investasi sehingga menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi.