News Update
Perusahaan Jerman Siap Bangun Smelter Rp10,4 T di Indonesia
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta rombongan ke Jerman berbuah penandatanganan komitmen investasi smelter senilai US0 juta atau setara Rp10,4 triliun di Sulawesi.
Smelter Berlisensi IUI Lebih Signifikan Dibanding IUPK
Pembangunan industri pengolahan dan pemurnian (smelter) berlisensi Izin Usaha Industri (IUI) lebih signifikan ketimbang smelter berlisensi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUI diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian sedangkan IUPK diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Larangan Ekspor Mineral Malah Rugikan Indonesia
Larangan ekspor bijih mineral yang dilaksanakan pada awal 2014 nampaknya tidak berjalan dengan baik. Larangan ekspor nikel dan bauksit yang belum diproses hingga 2017 bertujuan meningkatkan posisi Indonesia yang ujungnya menarik minat investor untuk berinvestasi di smelter di Indonesia.
Menteri Rini nilai moratorium lahan tambang genjot hilirisasi
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menilai rencana moratorium perluasan lahan tambang yang digagas Presiden Joko Widodo tak bakal mengganggu kinerja perusahaan pelat merah pada sektor tersebut. Pihaknya justru merasa kebijakan itu akan menjadi dorongan bagi BUMN tambang untuk memaksimalkan hasil produksinya.
Greenpeace: Pemerintah Jangan Gampang Beri Izin Pertambangan
Izin pertambangan di berbagai daerah harus benar-benar mempertimbangkan dampak permanen terhadap lingkungan hidup karena telah terbukti berbagai kerusakan alam yang terjadi karena dipengaruhi beragam aktivitas pertambangan
Royalti ore dinaikkan, program hilirisasi berjalan
Perusahaan pertambangan menilai positif rencana pemerintah untuk mengambil royalti pertambangan dari sektor hulu. Sehingga tarif royalti mineral mentah (ore) bisa segera dinaikan. Agar, para perusahaan pertambangan bisa segera membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter)
Royalti Ore: Apemindo Tak Keberatan, Asal Wajar
Pelaku usaha pertambangan mineral meminta agar kenaikan royalti mineral mentah atau ore berada di tingkat yang wajar agar tidak menyurutkan minat investasi di dalam negeri. Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik mengatakan penaikan royalti ore tersebut sah-sah saja asalkan tetap pro-investasi.
Izin Pertambangan Mesti Pertimbangkan Dampak Permanen Lingkungan
Izin pertambangan di berbagai daerah harus benar-benar mempertimbangkan dampak permanen terhadap lingkungan hidup karena telah terbukti berbagai kerusakan alam yang terjadi karena dipengaruhi beragam aktivitas pertambangan.
