Ego sektoral dan tumpang tindih kebijakan masih terjadi di kabinet Pemerintahan Jokowi. Kali ini terjadi di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait harga listrik Pembangkit Tenaga Air (PLTA).
Banyaknya daerah yang masih kekurangan listrik bahkan belum menikmati listrik sama sekali, mendorong Komisi VII DPR yang membidangi energi mengusulkan pembentukan holding ditubuh PT PLN (Persero). Seperti diungkapkan Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Nazarudin Kiemas. Dirinya sudah berulangkali meminta kepada Pemerintah agar PLN berbentuk Regional.
Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad berpendapat bahwa PT Freeport Indonesia perlu segera mendapatkan kepastian hukum dari pemerintah untuk memperpanjang kontrak usaha pertambagannya di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua.
Tambang Emas Martabe menyatakan telah membayar royalti sebesar sebesar US$ 2.348.156 (Rp 31.558.503.252) atas penjualan emas dan perak selama 2015. Jumlah ini langsung dibayarkan ke kas negara dan masuk dalam katagori Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Medan. Sesuai dengan Peraturan Presiden No.3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, PT Inalum (Persero) terus mengejar realisasi proyek guna mengembangkan perseroan sebagai sebuah industri aluminium terpadu.
Wakil Ketua DPRD Nusa Tenggara Barat Abdul Hadi mengatakan DPRD menyetujui pelepasan enam persen saham milik daerah yang ada di PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) jika ada pihak yang tertarik, termasuk PT Medco.
Kurtubi mendukung penuh saham PT Newmont Nusa Tenggara dilepas atau dijual ke perusahaan lain namun dengan syarat harus dibangun smelter atau pabrik pengolahan hasil tambang.