News
4 Usulan Bos Inalum Dorong Hiliriasi Tambang
JAKARTA - Direktur Utama PT Inalum (Persero) Budi Gunadi Sadikin mengusulkan empat hal untuk mendukung program hilirisasi tambang yang dicanangkan pemerintah. Usulan pertama adalah mengenai kebijakan dan dukungan pemerintah untuk hilirasasi tambang ini.
Menurut Budi, perlunya dukungan dari pemerintah dalam kebijakan hilirisasi ini. Dirinya mencontohkan negara China yang pemerintahnya memberikan insentif untuk program hilirisasi tersebut.
“Ada usulan usulan mengenai kebijakan, pertama masukan mengenai kebijakan hilirasi mineral dan batu bara nasional yang perlu dipertimbangkan,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi VII, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Baca Juga: Kebut Pengerjaan Smelter, KESDM Targetkan 2022 Ekspor Barang Setengah Jadi
Lalu usulan yang kedua adalah perlunya ada dukungan berupa teknologinya. Perlunya peran serta pemerintah dan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk menyediakan teknologi ini.
“Kedua, usulan kami, pengalaman kami teknologi processing ini sangat susah berkompetisi karena pihak lain di subsidi negara, seperti China itu R&D dibantu penuh oleh negara dan perguruan tinggi, lebih baik, jauh lebih maju dan cepat,” katanya.
Lalu yang ketiga adalah semua industri hilirisasi diperlukan dukungan energi tinggi. Karena banyak pabrik industri di seluruh dunia yang harus tutup karena tidak ada dukungan energi seperti listrik
Baca Juga: DPR Panggil Dirjen Minerba dan Bos Inalum, Bahas Apa?
Sebagai gambaran, industri pengolahan aluminium misalnya membutuhkan sekita 14.000 kWh per ton. Kemudian untuk nikel butuh 4.000 kWh per ton.
“Sehingga kalau energi strategisnya mahal atau tidak murah, kita tidak bisa kompetisi di dunia. Terjadi di berbagai dunia itu tutup parbiknya,” katanya. Untuk penyediaan listrik ini lanjut Budi, sebenarnya Indonesia bisa memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Mengingat, Indonesia sendiri memiliki banyak sekali air yang bisa dimanfaatkan sebagai listrik.
“Indonesia punya potensi air, PLTA pembangin listrik yang paling murah. Kami butuh dari dukungan pemerintah, potensi PLTA bisa dialokasikan untuk industri hlir minerba jadi global positioning jadi lebih murah,” katanya.
Kemudian usulan terakhir adalah pemerintah harus bisa mengintegrasikan kebijakan fiskal untuk hilirisasi mineral dan batu bara. Insentif yang dimaksudkan misalnya adalah bagi siapapun yang menjual produk untuk hilirisasi di daam negeri akan mendapatkan keringanan pajak.
“Tapi sebenarnya kalau kami akan investasi besar sekali industri hilir, kami pengen batu dijual di dalam negeri khusus untuk industri hilir mendapatkan insentif fiskal, karena toh pemerintah bisa dapat pajak berupa PPN atau PPh yang jauh lebih besar objeknya di produk hilirnya,” ujarnya.
(rhs)
Menurut Budi, perlunya dukungan dari pemerintah dalam kebijakan hilirisasi ini. Dirinya mencontohkan negara China yang pemerintahnya memberikan insentif untuk program hilirisasi tersebut.
“Ada usulan usulan mengenai kebijakan, pertama masukan mengenai kebijakan hilirasi mineral dan batu bara nasional yang perlu dipertimbangkan,” ujarnya di Ruang Rapat Komisi VII, Jakarta, Senin (8/7/2019).
Baca Juga: Kebut Pengerjaan Smelter, KESDM Targetkan 2022 Ekspor Barang Setengah Jadi
Lalu usulan yang kedua adalah perlunya ada dukungan berupa teknologinya. Perlunya peran serta pemerintah dan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk menyediakan teknologi ini.
“Kedua, usulan kami, pengalaman kami teknologi processing ini sangat susah berkompetisi karena pihak lain di subsidi negara, seperti China itu R&D dibantu penuh oleh negara dan perguruan tinggi, lebih baik, jauh lebih maju dan cepat,” katanya.
Lalu yang ketiga adalah semua industri hilirisasi diperlukan dukungan energi tinggi. Karena banyak pabrik industri di seluruh dunia yang harus tutup karena tidak ada dukungan energi seperti listrik
Baca Juga: DPR Panggil Dirjen Minerba dan Bos Inalum, Bahas Apa?
Sebagai gambaran, industri pengolahan aluminium misalnya membutuhkan sekita 14.000 kWh per ton. Kemudian untuk nikel butuh 4.000 kWh per ton.
“Sehingga kalau energi strategisnya mahal atau tidak murah, kita tidak bisa kompetisi di dunia. Terjadi di berbagai dunia itu tutup parbiknya,” katanya. Untuk penyediaan listrik ini lanjut Budi, sebenarnya Indonesia bisa memanfaatkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Mengingat, Indonesia sendiri memiliki banyak sekali air yang bisa dimanfaatkan sebagai listrik.
“Indonesia punya potensi air, PLTA pembangin listrik yang paling murah. Kami butuh dari dukungan pemerintah, potensi PLTA bisa dialokasikan untuk industri hlir minerba jadi global positioning jadi lebih murah,” katanya.
Kemudian usulan terakhir adalah pemerintah harus bisa mengintegrasikan kebijakan fiskal untuk hilirisasi mineral dan batu bara. Insentif yang dimaksudkan misalnya adalah bagi siapapun yang menjual produk untuk hilirisasi di daam negeri akan mendapatkan keringanan pajak.
“Tapi sebenarnya kalau kami akan investasi besar sekali industri hilir, kami pengen batu dijual di dalam negeri khusus untuk industri hilir mendapatkan insentif fiskal, karena toh pemerintah bisa dapat pajak berupa PPN atau PPh yang jauh lebih besar objeknya di produk hilirnya,” ujarnya.
(rhs)
