News
AP3I Akan Surati Presiden Minta Relaksasi Ekspor Ore Dibatalkan
Jakarta - Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) akan melayangkan surat yang berisi permintaaan agar Presiden Joko Widodo menganulir kebijakan ekspor mineral mentah (ore) yang sudah bergulir sejak 11 Januari 2017 lalu. Demikian hasil pertemuan antara pengurus AP3I dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia, Thomas Lembong, hari ini.
Wakil Ketua AP3I Jonatan Handjojo mengatakan dalam pertemuan itu dia memaparkan kebijakan relaksasi ekspor itu mengakibatkan terpuruknya harga nikel serta membuat 17 smelter nikel berhenti operasi. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah menganulir izin ekspor mineral mentah.
"Beliau (Thomas) sangat positif menerima masukan dari kami. Kami diminta mengusulkan draf surat untuk ke Presiden," kata Jonatan di Jakarta, Rabu (12/7).
Jonatan menuturkan relaksasi ekspor mineral mentah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.6 Tahun 2017. Dia meminta agar beleid ini direvisi sehingga izin ekspor mineral mentah tidak lagi diterbitkan.
Dalam regulasi yang diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan disebutkan bijih nikel kadar rendah dan bauksit hasil pencucian (wash bauxite) diizinkan ekspor selama lima tahun mulai 11 Januari 2017. "Kami mengusulkan semua jenis mineral mentah dilarang ekspor," tegasnya.
AP3I, lanjut Jonatan, sedang menyiapkan naskah surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo. Nantinya naskah itu akan digabung dengan draf dari BKPM. Namun Jonatan enggan membeberkan kapan surat itu bakal dilayangkan ke Presiden. "Pak Thomas akan mencari celah waktu yang tepat untuk lapor Presiden," ujarnya.
Dikatakannya curhat ke Thomas Lembong itu lantaran BKPM merupakan pihak yang menerbitkan izin bagi smelter tersebut. Dia mengklaim BKPM malu dengan kondisi 17 smelter terhenti. Pasalnya selama ini BKPM terus mengundang investor masuk ke Indonesia. "Awal Mei kemarin kami sudah (menyampaian masalah serupa) ke (Wamen ESDM) Pak Arcandra Tahar. Tapi tidak ada reaksi sama sekali," ujarnya.
Harga nikel di London Metal Exchange (LME) terpuruk sejak semester kedua 2016 dan berlanjut hingga saat ini. Harga nikel tahun lalu pernah menyentuh US$ 11.000 per ton. Namun semenjak semester kedua 2016 harga melemah menjadi US$ 8.000 - US$ 9.000 per ton.
Anjloknya harga nikel kala itu disebabkan oleh sentimen negatif dari wacana pemerintah bakal mengizinkan kembali ekspor bijih nikel. Pada awal 2017 wacana itu benar-benar terwujud lantaran pemerintah mengizinkan ekspor bijih nikel kadar rendah dan wash bauxite selama lima tahun bagi perusahaan tambang yang membangun smelter.
Kondisi ini yang membuat harga tak kunjung membaik. Pasalnya kebijakan ekspor nikel kadar rendah itu membuat ketersediaan nikel di pasar dunia melimpah sehingga harga pun melemah.
Ekspor bijih nikel dilarang sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada 11 Januari 2014. Sebanyak 32 smelter mulai digarap oleh investor semenjak kebijakan larangan ekspor bijih mineral atau mineral mentah pada 2014 silam.
Tercatat total investasi mencapai US$ 20 miliar untuk pembangunan 32 smelter yang tersebar di Indonesia itu. Mayoritas smelter yang dibangun merupakan nikel dan sisanya antara lain besi, zirkon, dan mangan.
Wakil Ketua AP3I Jonatan Handjojo mengatakan dalam pertemuan itu dia memaparkan kebijakan relaksasi ekspor itu mengakibatkan terpuruknya harga nikel serta membuat 17 smelter nikel berhenti operasi. Oleh sebab itu dia meminta pemerintah menganulir izin ekspor mineral mentah.
"Beliau (Thomas) sangat positif menerima masukan dari kami. Kami diminta mengusulkan draf surat untuk ke Presiden," kata Jonatan di Jakarta, Rabu (12/7).
Jonatan menuturkan relaksasi ekspor mineral mentah berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.6 Tahun 2017. Dia meminta agar beleid ini direvisi sehingga izin ekspor mineral mentah tidak lagi diterbitkan.
Dalam regulasi yang diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan disebutkan bijih nikel kadar rendah dan bauksit hasil pencucian (wash bauxite) diizinkan ekspor selama lima tahun mulai 11 Januari 2017. "Kami mengusulkan semua jenis mineral mentah dilarang ekspor," tegasnya.
AP3I, lanjut Jonatan, sedang menyiapkan naskah surat yang ditujukan ke Presiden Joko Widodo. Nantinya naskah itu akan digabung dengan draf dari BKPM. Namun Jonatan enggan membeberkan kapan surat itu bakal dilayangkan ke Presiden. "Pak Thomas akan mencari celah waktu yang tepat untuk lapor Presiden," ujarnya.
Dikatakannya curhat ke Thomas Lembong itu lantaran BKPM merupakan pihak yang menerbitkan izin bagi smelter tersebut. Dia mengklaim BKPM malu dengan kondisi 17 smelter terhenti. Pasalnya selama ini BKPM terus mengundang investor masuk ke Indonesia. "Awal Mei kemarin kami sudah (menyampaian masalah serupa) ke (Wamen ESDM) Pak Arcandra Tahar. Tapi tidak ada reaksi sama sekali," ujarnya.
Harga nikel di London Metal Exchange (LME) terpuruk sejak semester kedua 2016 dan berlanjut hingga saat ini. Harga nikel tahun lalu pernah menyentuh US$ 11.000 per ton. Namun semenjak semester kedua 2016 harga melemah menjadi US$ 8.000 - US$ 9.000 per ton.
Anjloknya harga nikel kala itu disebabkan oleh sentimen negatif dari wacana pemerintah bakal mengizinkan kembali ekspor bijih nikel. Pada awal 2017 wacana itu benar-benar terwujud lantaran pemerintah mengizinkan ekspor bijih nikel kadar rendah dan wash bauxite selama lima tahun bagi perusahaan tambang yang membangun smelter.
Kondisi ini yang membuat harga tak kunjung membaik. Pasalnya kebijakan ekspor nikel kadar rendah itu membuat ketersediaan nikel di pasar dunia melimpah sehingga harga pun melemah.
Ekspor bijih nikel dilarang sejak era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tepatnya pada 11 Januari 2014. Sebanyak 32 smelter mulai digarap oleh investor semenjak kebijakan larangan ekspor bijih mineral atau mineral mentah pada 2014 silam.
Tercatat total investasi mencapai US$ 20 miliar untuk pembangunan 32 smelter yang tersebar di Indonesia itu. Mayoritas smelter yang dibangun merupakan nikel dan sisanya antara lain besi, zirkon, dan mangan.
