News
AP3I Harap Pemerintah Berikan Insentif untuk Pembangunan Smelter
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) berharap agar Pemerintah memberikan keringan pajak atau insentif bagi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua AP3I, Jonathan Handojo di Jakarta.
Sebelumnya, Jonathan menjelaskan, pengusaha sudah seringkali meminta keringan pajak kepada pemerintah, namun hingga sekarang permintaan tersebut belum terkabulkan. “Sejauh ini kalau tax holiday buat smelter itu cerita lama lah. Tidak ada satupun yang dapat,” ujarnya.
Namun, tambahnya, pemerintah seharusnya berpikir mana yang lebih ditengah kondisi merosotnya harga komoditas pertambangan. Pasalnya, selama ini pengusaha sangat menanggung beban kerugian akibat operasi smelter berhenti dan tetap diwajibkan membayar pajak.
“Pembebasan pajak itu bisa membantu. Dan bayangkan sudah rugi karena operasi smelter terhenti, tapi harus bayar pajak,” tuturnya.
Untuk mengurangi illegal mining, lanjutnya, maka industri tambang membutuhkan insentif dari pemerintah. “Dari pada banyak yang ilegal, itu harus diperhatikan, prioritas dalam pemberian insentif,” tandasnya.
Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wakil Ketua AP3I, Jonathan Handojo di Jakarta.
Sebelumnya, Jonathan menjelaskan, pengusaha sudah seringkali meminta keringan pajak kepada pemerintah, namun hingga sekarang permintaan tersebut belum terkabulkan. “Sejauh ini kalau tax holiday buat smelter itu cerita lama lah. Tidak ada satupun yang dapat,” ujarnya.
Namun, tambahnya, pemerintah seharusnya berpikir mana yang lebih ditengah kondisi merosotnya harga komoditas pertambangan. Pasalnya, selama ini pengusaha sangat menanggung beban kerugian akibat operasi smelter berhenti dan tetap diwajibkan membayar pajak.
“Pembebasan pajak itu bisa membantu. Dan bayangkan sudah rugi karena operasi smelter terhenti, tapi harus bayar pajak,” tuturnya.
Untuk mengurangi illegal mining, lanjutnya, maka industri tambang membutuhkan insentif dari pemerintah. “Dari pada banyak yang ilegal, itu harus diperhatikan, prioritas dalam pemberian insentif,” tandasnya.
