News
AP3I Minta Keringanan Pajak Pembangunan Smelter
Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) menyatakan perlu ada keringanan pajak dari pemerintah sebagai bentuk insentif bagi pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).
"Sejauh ini kalau tax holiday buat smelter itu cerita lama lah. Tidak ada satupun yang dapat," tutur Wakil Ketua AP3I, Jonathan Handojo, seperti dilaporkan Metrotvnews.com, Rabu (16/3). Menurutnya, saat ini pemerintah seharusnya berpikir mana yang lebih ditengah kondisi merosotnya harga komoditas pertambangan. Selama ini, Jonathan mengungkapkan, pengusaha sangat menanggung beban kerugian akibat operasi smelter berhenti dan tetap diwajibkan membayar pajak.
Jonathan mengira, semua pembangunan dan operasi smelter saat ini bertujuan untuk menaati regulasi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun, keadaan lain, saat pemerintah mewacanakan relaksasi impor ore. Ia juga menambahkan, beberapa industri tambang yang dinilainya membutuhkan investasi tidak besar supaya diberikan insentif. Dengan begitu bisa mengurangi ilegal.
Yang terpenting itu yang kecil-kecil itu seperti timah, itu industri timah itu rata-rata investasi tidak terlalu besar, kalau mau dikasi insentif malah bagus. Dari pada banyak yang ilegal, itu harus diperhatikan, prioritas dalam pemberian insentif, tutup dia.
"Sejauh ini kalau tax holiday buat smelter itu cerita lama lah. Tidak ada satupun yang dapat," tutur Wakil Ketua AP3I, Jonathan Handojo, seperti dilaporkan Metrotvnews.com, Rabu (16/3). Menurutnya, saat ini pemerintah seharusnya berpikir mana yang lebih ditengah kondisi merosotnya harga komoditas pertambangan. Selama ini, Jonathan mengungkapkan, pengusaha sangat menanggung beban kerugian akibat operasi smelter berhenti dan tetap diwajibkan membayar pajak.
Jonathan mengira, semua pembangunan dan operasi smelter saat ini bertujuan untuk menaati regulasi Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Namun, keadaan lain, saat pemerintah mewacanakan relaksasi impor ore. Ia juga menambahkan, beberapa industri tambang yang dinilainya membutuhkan investasi tidak besar supaya diberikan insentif. Dengan begitu bisa mengurangi ilegal.
Yang terpenting itu yang kecil-kecil itu seperti timah, itu industri timah itu rata-rata investasi tidak terlalu besar, kalau mau dikasi insentif malah bagus. Dari pada banyak yang ilegal, itu harus diperhatikan, prioritas dalam pemberian insentif, tutup dia.
