News
Agustus, ESDM Evaluasi Smelter Freeport
Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, evaluasi pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) PT Freeport Indonesia akan dilakukan pada Agustus mendatang. Evaluasi ini dilakukan setiap 6 bulan terhitung semenjak diperoleh rekomendasi izin ekspor dari Kementerian ESDM.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Bambang Susigit mengatakan, kemajuan smelter Freeport baru mencapai 2,43 persen pada Februari kemarin. Progresnya berupa penimbunan lahan seluas 200 hektar (ha). Adapun kegiatan tersebut menelan investasi hingga US$ 100 juta. Berdasarkan hasil evaluasi, pihaknya akan menerbitkan perpanjangan rekomendasi ekspor bagi Freeport hingga Februari tahun depan.
"Progresnya smelter sampai Februari 2,43 persen. Nah target di Agustus tambah 2,75 persen. Kan per 6 bulan. Jadi kalau memenuhi target menjadi 5,18 persen," kata Bambang di Jakarta, Rabu (4/7).
Bambang menuturkan, ada ketentuan dalam evaluasi per enam bulan tersebut. Kemajuan smelter harus mencapai minimal 90 persen dari rencana kerja selama 6 bulan. Evaluasi kemajuan smelter itu dilakukan oleh surveyor independen. Bila tidak mencapai ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan rekomendasi ekspor.
"Kalau dicabut (rekomendasinya - red) berarti ekspornya mandek. Jadi ini harus dikejar," jelasnya.
Bambang mengatakan, lokasi pembangunan smelter Freeport berada di kawasan industri Gresik, Jawa Timur (Jatim) yakni Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Rencana kerja pembangunan pada tahun ini antara lain berupa stabilitas lahan pondasi, menyusun studi kelayakan, dan perencanaan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Diperkirakan dana yang dikucurkan selama satu tahun ini sebesar US$ 110 juta. "2019 itu nanti baru dia konstruksi," ujar Bambang.
Freeport sendiri mulai membangun smelter sejak 2014 silam. Pembangunan itu seiring dengan kebijakan pemerintah yang hanya mengizinkan mineral hasil olahan untuk diekspor. Lokasi smelter kala itu menyewa lahan milik PT Petrokimia Gresik. Namun pada tahun lalu lokasi berpindah ke JIIPE. Pemilihan lokasi smelter di JIIPE berdasarkan sejumlah pertimbangan. Selain luas wilayah, lokasi smelter dekat dengan pelabuhan. Dengan begitu memudahkan proses pengapalan hasil pemurnian konsentrat tembaga. Ketersediaan suplai energi yang dijamin oleh kawasan industri melalui JIIPE. Untuk kapasitasnya sama tetap 2 juta ton konsentrat.
Meski dibangun sejak 4 tahun lalu namun progres smelter Freeport belum mencapai tahap konstruksi. Pasalnya, Freeport menginginkan kepastian operasi pasca kontrak berakhir di 2021. Kepastian operasi pasca 2021 itu kini menjadi bahan negosiasi dengan pemerintah. Hal ini lantaran Freeport bersedia melepas status Kontrak Karya dan beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perundingan yang berlangsung sejak Februari 2017 itu ditargetkan rampung pada akhir Juli ini.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Bambang Susigit mengatakan, kemajuan smelter Freeport baru mencapai 2,43 persen pada Februari kemarin. Progresnya berupa penimbunan lahan seluas 200 hektar (ha). Adapun kegiatan tersebut menelan investasi hingga US$ 100 juta. Berdasarkan hasil evaluasi, pihaknya akan menerbitkan perpanjangan rekomendasi ekspor bagi Freeport hingga Februari tahun depan.
"Progresnya smelter sampai Februari 2,43 persen. Nah target di Agustus tambah 2,75 persen. Kan per 6 bulan. Jadi kalau memenuhi target menjadi 5,18 persen," kata Bambang di Jakarta, Rabu (4/7).
Bambang menuturkan, ada ketentuan dalam evaluasi per enam bulan tersebut. Kemajuan smelter harus mencapai minimal 90 persen dari rencana kerja selama 6 bulan. Evaluasi kemajuan smelter itu dilakukan oleh surveyor independen. Bila tidak mencapai ketentuan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pencabutan rekomendasi ekspor.
"Kalau dicabut (rekomendasinya - red) berarti ekspornya mandek. Jadi ini harus dikejar," jelasnya.
Bambang mengatakan, lokasi pembangunan smelter Freeport berada di kawasan industri Gresik, Jawa Timur (Jatim) yakni Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE). Rencana kerja pembangunan pada tahun ini antara lain berupa stabilitas lahan pondasi, menyusun studi kelayakan, dan perencanaan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Diperkirakan dana yang dikucurkan selama satu tahun ini sebesar US$ 110 juta. "2019 itu nanti baru dia konstruksi," ujar Bambang.
Freeport sendiri mulai membangun smelter sejak 2014 silam. Pembangunan itu seiring dengan kebijakan pemerintah yang hanya mengizinkan mineral hasil olahan untuk diekspor. Lokasi smelter kala itu menyewa lahan milik PT Petrokimia Gresik. Namun pada tahun lalu lokasi berpindah ke JIIPE. Pemilihan lokasi smelter di JIIPE berdasarkan sejumlah pertimbangan. Selain luas wilayah, lokasi smelter dekat dengan pelabuhan. Dengan begitu memudahkan proses pengapalan hasil pemurnian konsentrat tembaga. Ketersediaan suplai energi yang dijamin oleh kawasan industri melalui JIIPE. Untuk kapasitasnya sama tetap 2 juta ton konsentrat.
Meski dibangun sejak 4 tahun lalu namun progres smelter Freeport belum mencapai tahap konstruksi. Pasalnya, Freeport menginginkan kepastian operasi pasca kontrak berakhir di 2021. Kepastian operasi pasca 2021 itu kini menjadi bahan negosiasi dengan pemerintah. Hal ini lantaran Freeport bersedia melepas status Kontrak Karya dan beralih menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perundingan yang berlangsung sejak Februari 2017 itu ditargetkan rampung pada akhir Juli ini.
