News
Anak Usaha PT Antam Berhenti, DPR Pertanyakan Dana PMN
JAKARTA (TEROPONGSENAYAN)--Anggota Komisi VII DPR RI Joko Purwanto menyayangkan penghentian sementara pabrik Smelter Bauksit/Alumina, anak perusahaan PT. Aneka Tambang (PT. Antam) di Tayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat.
Pasalnya, pabrik itu telah mendapatkan Penanaman Modal Negara (PMN), namun aktivitasnya tidak berjalan. Untuk itu, ia mendorong PT. Antam untuk bekerja keras mempertanggungjawabkan PMN yang telah digelontorkan.
"Kami menyayangkan, setelah kami tadi melihat di pabrik, banyak sekali barang-barang yang masih bagus, dan banyak aset yang kemudian menjadi berhenti karena pabriknya berhenti. Sementara gaji jalan terus, namun karyawan terlunta-lunta. Sehingga PMN yang sudah tertanam semua harus dipertanggungjawabkan," kata Joko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Politisi PPP itu juga menyayangkan kondisi saat ini, dimana Indonesia mempunyai sedemikian besar Sumber Daya Alam (SDA) dan kemampuan. Namun kemudian terlihat bahwa seolah-olah Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat luar biasa kepada asing, dan pada saat negosiasi dalam kerja sama pun alot.
"Padahal menurut saya kita juga sudah punya ahli-ahli yang cukup bisa mengerjakan proses smelter ini. Oleh karenanya, kita ingin memberikan support kepada PT. Antam. Setidaknya PT. Antam sebagai BUMN, ke depan itu harus bisa mempunyai kemauan yang keras dan bekerja lebih baik, supaya PMN yang sudah ada saat ini menjadi terselamatkan," paparnya.
Joko menambahkan, ke depannya hal ini perlu menjadi pembelajaran agar jangan sampai menjadi akal-akalan BUMN agar mendapatkan PMN.
"Kan sayang uang negara kemudian dibuang-buang untuk hal seperti ini, walaupun sebenarnya kita sangat membutuhkan adanya teknologi smelter untuk mengolah aluminium," ungkapnya.(plt)
Pasalnya, pabrik itu telah mendapatkan Penanaman Modal Negara (PMN), namun aktivitasnya tidak berjalan. Untuk itu, ia mendorong PT. Antam untuk bekerja keras mempertanggungjawabkan PMN yang telah digelontorkan.
"Kami menyayangkan, setelah kami tadi melihat di pabrik, banyak sekali barang-barang yang masih bagus, dan banyak aset yang kemudian menjadi berhenti karena pabriknya berhenti. Sementara gaji jalan terus, namun karyawan terlunta-lunta. Sehingga PMN yang sudah tertanam semua harus dipertanggungjawabkan," kata Joko di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/7/2018).
Politisi PPP itu juga menyayangkan kondisi saat ini, dimana Indonesia mempunyai sedemikian besar Sumber Daya Alam (SDA) dan kemampuan. Namun kemudian terlihat bahwa seolah-olah Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat luar biasa kepada asing, dan pada saat negosiasi dalam kerja sama pun alot.
"Padahal menurut saya kita juga sudah punya ahli-ahli yang cukup bisa mengerjakan proses smelter ini. Oleh karenanya, kita ingin memberikan support kepada PT. Antam. Setidaknya PT. Antam sebagai BUMN, ke depan itu harus bisa mempunyai kemauan yang keras dan bekerja lebih baik, supaya PMN yang sudah ada saat ini menjadi terselamatkan," paparnya.
Joko menambahkan, ke depannya hal ini perlu menjadi pembelajaran agar jangan sampai menjadi akal-akalan BUMN agar mendapatkan PMN.
"Kan sayang uang negara kemudian dibuang-buang untuk hal seperti ini, walaupun sebenarnya kita sangat membutuhkan adanya teknologi smelter untuk mengolah aluminium," ungkapnya.(plt)
