News
Anak usaha holding tambang tetap ekspansi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 29 November 2017 mendatang, pembentukan Holding BUMN Pertambangan resmi akan terbentuk. Ekspansi anak usaha Holding BUMN Pertambangan tetap berjalan oleh masing-masing perusahaan.
Malahan, Holding BUMN Pertambangan ini memunculkan sinergi dalam ekspansi anak usaha holding. Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam), Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan, soal ekspansi ke depan, saat ini Antam memiliki proyek smelter grade alumina (SGA) di Kalimantan Barat.
Antam menggandeng Inalum di proyek tersebut. Jadi, secara holding ini bisa mendukung ekspansi anak-anak perusahaan. "Tapi dukungan ini tentu harus layak dulu proyeknya. Harus viable yang nantinya akan memberi nilai tambah baik untuk Antam ataupun Inalum," tandasnya.
Sementara untuk pembentukan Komisaris dan Direktur, akan diserahkan kepada pemerintah. Ia bilang, dengan saham seri A dalam PP 47/2017, perubahan anggaran dasar serta perubahan struktur permodalan, tetap diatur oleh pemerintah bukan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selaku kepala BUMN Holding Pertambangan.
Sebab dalam PP 47/2017 itu, saham seri A mengendalikan empat hal. Pertama, mengenai penunjukan Komisaris maupun Direksi. Kedua, perubahan struktur permodalan. Ketiga, perubahan anggaran dasar. Keempat mengenai divestasi.
"Jadi katakanlah, jika ada pertanyaan, bisa atau tidak Inalum menjual. Tidak bisa. Tetap itu di pemegang saham serie A. Jadi nanti tetap dari pemerintah," katanya kepada Kontan.co.id, Senin (27/11).
Arviyan Arifin, Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA) mengatakan, terkait ekspansi perusahaan, semua anak perusahaan holding memiliki rencana kerja dan anggaran tahunan. Sehingga tiap tahunnya tetap akan dilaporkan ke kementerian BUMN.
"Jadi tidak ada satu pun ekspansi tanpa persetujuan negara. Apakah itu melalui Inalum atau langsung melalui Kementerian BUMN," ungkapnya.
Dengan adanya holding ini, Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara milik Antam dan PT Timah (Tbk) otomatis akan pindah ke PTBA. Tapi jika Antam, dan Timah memerlukan pembangkit listrik, maka PTBA yang harus menyediakan.
Ia menambahkan, saat ini PTBA hanya memiliki cadangan 10% dari total cadangan nasional. Untuk 90% dikuasai perusahaan lain, termasuk swasta asing.
"Ke depan kami akan perbesar volume kepemilikan cadangan batubara kita melalui banyak hal, entah melalui akuisisi atau pencadangan nasional yang sudah harus dilakukan, dan itu kan prioritas utamanya ke BUMN," tandasnya.
Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan, akan ada sinergi dalam kegiatan operasi Timah. Misalnya, yang saat ini Timah sedang melakukan ekspansi, dan meminta dukungan dari tim eksplorasi Antam. Misalnya, dengan memakai peralatan-peralatan Antam. Sebelumnya Timah memakai alat tersebut dari pihak ketiga.
Malahan, Holding BUMN Pertambangan ini memunculkan sinergi dalam ekspansi anak usaha holding. Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam), Arie Prabowo Ariotedjo mengatakan, soal ekspansi ke depan, saat ini Antam memiliki proyek smelter grade alumina (SGA) di Kalimantan Barat.
Antam menggandeng Inalum di proyek tersebut. Jadi, secara holding ini bisa mendukung ekspansi anak-anak perusahaan. "Tapi dukungan ini tentu harus layak dulu proyeknya. Harus viable yang nantinya akan memberi nilai tambah baik untuk Antam ataupun Inalum," tandasnya.
Sementara untuk pembentukan Komisaris dan Direktur, akan diserahkan kepada pemerintah. Ia bilang, dengan saham seri A dalam PP 47/2017, perubahan anggaran dasar serta perubahan struktur permodalan, tetap diatur oleh pemerintah bukan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) selaku kepala BUMN Holding Pertambangan.
Sebab dalam PP 47/2017 itu, saham seri A mengendalikan empat hal. Pertama, mengenai penunjukan Komisaris maupun Direksi. Kedua, perubahan struktur permodalan. Ketiga, perubahan anggaran dasar. Keempat mengenai divestasi.
"Jadi katakanlah, jika ada pertanyaan, bisa atau tidak Inalum menjual. Tidak bisa. Tetap itu di pemegang saham serie A. Jadi nanti tetap dari pemerintah," katanya kepada Kontan.co.id, Senin (27/11).
Arviyan Arifin, Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA) mengatakan, terkait ekspansi perusahaan, semua anak perusahaan holding memiliki rencana kerja dan anggaran tahunan. Sehingga tiap tahunnya tetap akan dilaporkan ke kementerian BUMN.
"Jadi tidak ada satu pun ekspansi tanpa persetujuan negara. Apakah itu melalui Inalum atau langsung melalui Kementerian BUMN," ungkapnya.
Dengan adanya holding ini, Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara milik Antam dan PT Timah (Tbk) otomatis akan pindah ke PTBA. Tapi jika Antam, dan Timah memerlukan pembangkit listrik, maka PTBA yang harus menyediakan.
Ia menambahkan, saat ini PTBA hanya memiliki cadangan 10% dari total cadangan nasional. Untuk 90% dikuasai perusahaan lain, termasuk swasta asing.
"Ke depan kami akan perbesar volume kepemilikan cadangan batubara kita melalui banyak hal, entah melalui akuisisi atau pencadangan nasional yang sudah harus dilakukan, dan itu kan prioritas utamanya ke BUMN," tandasnya.
Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan, akan ada sinergi dalam kegiatan operasi Timah. Misalnya, yang saat ini Timah sedang melakukan ekspansi, dan meminta dukungan dari tim eksplorasi Antam. Misalnya, dengan memakai peralatan-peralatan Antam. Sebelumnya Timah memakai alat tersebut dari pihak ketiga.
