News
Andre Rosiade: Nikel dan Metanol Masa Depan Indonesia, Jangan Sampai Jatuh ke Tangan Asing
JAKARTA, HALUAN.CO – Anggota Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade meminta pemerintah, khususnya Menteri BUMN RI untuk tidak tidak membiarkan monopoli pengelolaan industri nikel kepada perusahaan-perusahaan asing. Karena, nikel adalah masa depan dunia sebagai salah satu komponen utama batrai. Jangan sampai Indonesia dengan sumber daya alam nikel terbesar di dunia malah membiarkan pihak asing yang menguasai.
“Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi pemain industri nikel kelas dunia. Nikel adalah salah satu komponen teknologi masa depan, yaitu baterai. Untuk itu, saya berharap agar BUMN bisa menguasai teknologi itu,” kata Andre saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN belum lama ini.
Saat ini, smelter milik asing seperti di Morowali mendapatkan banyak fasilitas dari Negara, seperti tax holiday dan fasilitas lainnya. Bahkan ironisnya, smelter-smelter itu juga menginjak-injak harga ore nikel sesuka hati tanpa mengikuti aturan yang berlaku karena kekuatan monopoli yang dimiliki.
“Saya harap Antam dengan BUMN yang kuasai itu. Jangan Morowali China itu yang kuasai kita,” katanya.
Andre berharap, Menteri BUMN Erick Thohir bisa segera berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo untuk membangun smelter baru menandingi Morowali.
“Saya mendapat info teman-teman pengusaha tambang nikel nasional siap bersinergi dengan BUMN kita seperti Antam untuk membentuk smelter baru yang lebih fair,” katanya.
Indonesia Harus Kuasai Metanol
Di samping masalah tambang nikel, Andre juga menyinggung persoalan Pupuk bersubsidi yang selama ini sulit ditemukan. Menurut Andre, hal itu bukan karena pupuknya yang kurang, tapi karena memang uang subsidinya yang kurang, sehingga itu yang harus diperhatikan.
Terkait rencana Pupuk Indonesia yang akan membangun pabrik methanol (petrokimia), Andre pun menekankan bahwa methanol adalah industri strategis masa depan Indonesia. Manfaatnya jelas bagi masyarakat banyak. Uangnya juga jelas. Karena daya tawar yang strategis itu, pabrik petrokimia yang dibangun harus mayoritas dimiliki BUMN.
“Saya memiliki pandangan bahwa pabrik petrokimia yang dibangun harus mayoritas dimiliki BUMN kita karena begitu strategisnya industri ini dan karena kita mampu. Jangan sampai ada pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memaksakan kepentingan tertentu!” tegasnya.
“Indonesia sebagai penghasil nikel terbesar di dunia memiliki potensi untuk menjadi pemain industri nikel kelas dunia. Nikel adalah salah satu komponen teknologi masa depan, yaitu baterai. Untuk itu, saya berharap agar BUMN bisa menguasai teknologi itu,” kata Andre saat rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN belum lama ini.
Saat ini, smelter milik asing seperti di Morowali mendapatkan banyak fasilitas dari Negara, seperti tax holiday dan fasilitas lainnya. Bahkan ironisnya, smelter-smelter itu juga menginjak-injak harga ore nikel sesuka hati tanpa mengikuti aturan yang berlaku karena kekuatan monopoli yang dimiliki.
“Saya harap Antam dengan BUMN yang kuasai itu. Jangan Morowali China itu yang kuasai kita,” katanya.
Andre berharap, Menteri BUMN Erick Thohir bisa segera berbicara dengan Presiden RI Joko Widodo untuk membangun smelter baru menandingi Morowali.
“Saya mendapat info teman-teman pengusaha tambang nikel nasional siap bersinergi dengan BUMN kita seperti Antam untuk membentuk smelter baru yang lebih fair,” katanya.
Indonesia Harus Kuasai Metanol
Di samping masalah tambang nikel, Andre juga menyinggung persoalan Pupuk bersubsidi yang selama ini sulit ditemukan. Menurut Andre, hal itu bukan karena pupuknya yang kurang, tapi karena memang uang subsidinya yang kurang, sehingga itu yang harus diperhatikan.
Terkait rencana Pupuk Indonesia yang akan membangun pabrik methanol (petrokimia), Andre pun menekankan bahwa methanol adalah industri strategis masa depan Indonesia. Manfaatnya jelas bagi masyarakat banyak. Uangnya juga jelas. Karena daya tawar yang strategis itu, pabrik petrokimia yang dibangun harus mayoritas dimiliki BUMN.
“Saya memiliki pandangan bahwa pabrik petrokimia yang dibangun harus mayoritas dimiliki BUMN kita karena begitu strategisnya industri ini dan karena kita mampu. Jangan sampai ada pejabat yang menyalahgunakan wewenangnya untuk memaksakan kepentingan tertentu!” tegasnya.
