News
Apa Kabar Pembangunan Smelter Freeport di Gresik?
Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan smelter atau pemurnian tambang mineral PT Freeport Indonesia (PTFI) di Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur, ditargetkan akan beroperasi pada 2023.
Namun, baru-baru ini PTFI meminta tenggat waktu tambahan untuk menyelesaikan pembangunan smelter kedua di kawasan yang sama. Hal ini karena pandemi covid-19 yang membuat pelaksanaan proyek ini tersendat. Namun masih belum dipastikan, apakah permintaan ini dikabulkan atau tidak.
Berdasarkan data Kementerian ESDM per Januari 2020, yang dikutip Liputan6.com, Kamis (30/7/2020), proyek smelter tembaga PTFI sudah berjalan hingga 4,88 persen atau lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan perusahaan ini sebesar 4,08 persen.
Selain covid-19, beberapa masalah lainnya yang juga menghambat penyelesaian smelter Freeport diantaranya; perizinan, pendayaan, pasokan energi, insentif keuangan. Serta hal lainnya meliputi Moratorium IUP, kepastian hukum, dan keamanan operasi.
Adapun solusi yang ditawarkan yakni agar proyek ini dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional. Ini untuk mempermudah proses perizinannya.
Sebagai informasi, dampak ekonomi dari pembangunan smelter ini dapat menyerap 5,2 ribu hingga 36 ribu tenaga kerja.
Sementara loss potensial negara diperkirakan mencapai USD 2,3 miliar. Serta potensi pendapatan negara dari industri hilir mencapai USD 2,5 miliar hingga USD 20,7 miliar.
Namun, baru-baru ini PTFI meminta tenggat waktu tambahan untuk menyelesaikan pembangunan smelter kedua di kawasan yang sama. Hal ini karena pandemi covid-19 yang membuat pelaksanaan proyek ini tersendat. Namun masih belum dipastikan, apakah permintaan ini dikabulkan atau tidak.
Berdasarkan data Kementerian ESDM per Januari 2020, yang dikutip Liputan6.com, Kamis (30/7/2020), proyek smelter tembaga PTFI sudah berjalan hingga 4,88 persen atau lebih tinggi dibandingkan target yang ditetapkan perusahaan ini sebesar 4,08 persen.
Selain covid-19, beberapa masalah lainnya yang juga menghambat penyelesaian smelter Freeport diantaranya; perizinan, pendayaan, pasokan energi, insentif keuangan. Serta hal lainnya meliputi Moratorium IUP, kepastian hukum, dan keamanan operasi.
Adapun solusi yang ditawarkan yakni agar proyek ini dikategorikan sebagai Proyek Strategis Nasional. Ini untuk mempermudah proses perizinannya.
Sebagai informasi, dampak ekonomi dari pembangunan smelter ini dapat menyerap 5,2 ribu hingga 36 ribu tenaga kerja.
Sementara loss potensial negara diperkirakan mencapai USD 2,3 miliar. Serta potensi pendapatan negara dari industri hilir mencapai USD 2,5 miliar hingga USD 20,7 miliar.
