News
Apindo Yakin Tambang Freeport Bisa Dikelola Swasta
JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyakini tambang PT Freeport Indonesia (PTFI) di Papua bisa dikelola oleh swasta. Sebelum itu terwujud, terlebih dahulu pemerintah harus berani mengakhiri kerja sama dengan Freeport.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, kalau swasta menggarap tambang Papua posisinya bukan sebagai pemain tunggal. Mereka bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jika pemerintah jadi mengambil alih tambang Freeport maka selanjutnya tender akan kembali dibuka. "Saya rasa bila dibuka tender, swasta masuk dan bisa melakukan konsorsium dengan BUMN atau BUMD," ujarnya di Jakarta, Senin (27/2/2017).
Menurutnya, tender itu nantinya akan diminati banyak investor. Apalagi kalau pemerintah memberikan insentif bagi yang terpilih menggarap tambang Freeport.
Insentif ini, kata Hariyadi, balik lagi ke upaya pengusaha dalam membujuk pemerintah. Kemudahan yang diinginkan antara lain kelonggaran waktu untuk membangun smelter.
"Kalau insentif tergantung negosiasi dengan pemerintah. Para pelaku usaha pertambangan mungkin minta jangka waktu lebih panjang proses bangun smelter, lalu toleransi karena bekas lahan Freeport mahal karena tambang bawah tanah," katanya.
Segala bentuk insentif itu diharapkan dapat memudahkan pengusaha dalam mengoperasikan tambang. "Jadi, mungkin ada negosiasi di sana buat operasional mereka jadi feasible," pungkasnya.
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, kalau swasta menggarap tambang Papua posisinya bukan sebagai pemain tunggal. Mereka bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Jika pemerintah jadi mengambil alih tambang Freeport maka selanjutnya tender akan kembali dibuka. "Saya rasa bila dibuka tender, swasta masuk dan bisa melakukan konsorsium dengan BUMN atau BUMD," ujarnya di Jakarta, Senin (27/2/2017).
Menurutnya, tender itu nantinya akan diminati banyak investor. Apalagi kalau pemerintah memberikan insentif bagi yang terpilih menggarap tambang Freeport.
Insentif ini, kata Hariyadi, balik lagi ke upaya pengusaha dalam membujuk pemerintah. Kemudahan yang diinginkan antara lain kelonggaran waktu untuk membangun smelter.
"Kalau insentif tergantung negosiasi dengan pemerintah. Para pelaku usaha pertambangan mungkin minta jangka waktu lebih panjang proses bangun smelter, lalu toleransi karena bekas lahan Freeport mahal karena tambang bawah tanah," katanya.
Segala bentuk insentif itu diharapkan dapat memudahkan pengusaha dalam mengoperasikan tambang. "Jadi, mungkin ada negosiasi di sana buat operasional mereka jadi feasible," pungkasnya.
