News
Aset Holding BUMN Tambang Akan Melebihi Rp 80 T Untuk Bangun Industri Hilir
BANGKAPOS.COM, BANGKA- Sekertaris PT Timah Amin Haris menjelaskan peralihan saham PT Timah sebesar 65 persen beralih ke Holding BUMN Tambang. Adapun PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) menjadi induk Holding Tambang bagi PT Timah Tbk, PT Aneka Tambang dan PT Bukit Asam.
Dikatakan Amin Haris bahwa Holding BUMN Tambang dilakukan sebagai upaya konsolidasi agar 100 persen saham kepada pemerintah. Aset Holding BUMN Tambang akan melebihi Rp 80 T dan akan digunakan untuk membangun industri hilir dan kelola kekayaan minerba Indonesia lebih banyak lagi.
Beberapa manfaat peralihan saham kepada Holding Tambang guna penguasaan sumber daya mineral dan batubara yang lebih kuat oleh pihak pemerintah dan adanya pertukaran knowledge (pengetahuan) sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pertambangan.
"Seandainya di sana belum ada hilirisasi, di kita (PT Timah) sudah ada smelter. Kita pun membutuhkan ahli tambang underground dari sana. Holding Tambang itu kan dibangun agar skala perusahaan lebih besar. Indonesia kaya tapi industri hilirnya belum kuat. Kita ekspor bijih, impor bahan jadi. Yang seperti ini bisa berkurang kalau holding tambang bangun pabrik industri hilir," jelasnya saat dihubungi Bangka Pos via telepon, Senin (20/11).
Ia pun mencontohkan bidang tambang batubara selama ini dominan digarap oleh pihak swasta seperti PT.
Bukit Asam hanya menguasai 7 persen dari seluruh tambang batubara di Indonesia. Sementara saat ditanya kondisi tambang timah di Bangka Belitung, Amin mengaku tak ada masalah karena PT Timah selama ini sudah memiliki izin usaha tambang (IUP) dan menguasai cadangan timah sebesar 80 persen.
Kondisi tambang timah pun dinilai Amin lebih baik karena PT Timah sudah mampu memproduksi SDA dalam bentuk logam. Sebaliknya sumber daya alam batubara masih diekspor dalam bentuk mentahan atau belum dijual sebagai hasil produk hilir.
"Salah satu tujuan dari dibentuknya holding adalah agar pemerintah lebih bisa menguasai cadangan mineral dan batubara seperti amanat UUD 45 Pasal 33. Holding BUMN Tambang aset totalnya bisa menjadi lebih dari Rp 80 T, bisa bangun industri hilir dan kelola kekayaan minerba Indonesia lebih banyak," tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Amin Haris menegaskan pengalihan kepemilikan saham ini tidak akan mengubah operasional PT Timah.
Pasalnya proses peralihan saham ini belum selesai karena harus melalui proses meminta persetujuan kepada pemegang saham di rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang direncanakan akan berlangsung 29 November 2017 di Jakarta.
Diketahui kepemilikan saham PT Timah oleh pemerintah sebesar 65 persen dan kepemilikan saham publik sebesar 35 persen.
Agenda RUPSLB ini guna mendapat persetujuan dan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan telah beralihnya kepemilikan mayoritas saham dari semula Negara RI menjadi kepemilikan PT Inalum (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki negara.
"Tidak ada perubahan managemen di PT Timah. Jadi semuanya berjalan normal. Kita tetap mengendalikan operasional kita sendiri. Saham itu tetap saham pemerintah namun tak langsung tapi diwakilkan," tutupnya.
Dikatakan Amin Haris bahwa Holding BUMN Tambang dilakukan sebagai upaya konsolidasi agar 100 persen saham kepada pemerintah. Aset Holding BUMN Tambang akan melebihi Rp 80 T dan akan digunakan untuk membangun industri hilir dan kelola kekayaan minerba Indonesia lebih banyak lagi.
Beberapa manfaat peralihan saham kepada Holding Tambang guna penguasaan sumber daya mineral dan batubara yang lebih kuat oleh pihak pemerintah dan adanya pertukaran knowledge (pengetahuan) sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten di bidang pertambangan.
"Seandainya di sana belum ada hilirisasi, di kita (PT Timah) sudah ada smelter. Kita pun membutuhkan ahli tambang underground dari sana. Holding Tambang itu kan dibangun agar skala perusahaan lebih besar. Indonesia kaya tapi industri hilirnya belum kuat. Kita ekspor bijih, impor bahan jadi. Yang seperti ini bisa berkurang kalau holding tambang bangun pabrik industri hilir," jelasnya saat dihubungi Bangka Pos via telepon, Senin (20/11).
Ia pun mencontohkan bidang tambang batubara selama ini dominan digarap oleh pihak swasta seperti PT.
Bukit Asam hanya menguasai 7 persen dari seluruh tambang batubara di Indonesia. Sementara saat ditanya kondisi tambang timah di Bangka Belitung, Amin mengaku tak ada masalah karena PT Timah selama ini sudah memiliki izin usaha tambang (IUP) dan menguasai cadangan timah sebesar 80 persen.
Kondisi tambang timah pun dinilai Amin lebih baik karena PT Timah sudah mampu memproduksi SDA dalam bentuk logam. Sebaliknya sumber daya alam batubara masih diekspor dalam bentuk mentahan atau belum dijual sebagai hasil produk hilir.
"Salah satu tujuan dari dibentuknya holding adalah agar pemerintah lebih bisa menguasai cadangan mineral dan batubara seperti amanat UUD 45 Pasal 33. Holding BUMN Tambang aset totalnya bisa menjadi lebih dari Rp 80 T, bisa bangun industri hilir dan kelola kekayaan minerba Indonesia lebih banyak," tulisnya melalui pesan WhatsApp.
Amin Haris menegaskan pengalihan kepemilikan saham ini tidak akan mengubah operasional PT Timah.
Pasalnya proses peralihan saham ini belum selesai karena harus melalui proses meminta persetujuan kepada pemegang saham di rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang direncanakan akan berlangsung 29 November 2017 di Jakarta.
Diketahui kepemilikan saham PT Timah oleh pemerintah sebesar 65 persen dan kepemilikan saham publik sebesar 35 persen.
Agenda RUPSLB ini guna mendapat persetujuan dan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan telah beralihnya kepemilikan mayoritas saham dari semula Negara RI menjadi kepemilikan PT Inalum (Persero) yang seluruh sahamnya dimiliki negara.
"Tidak ada perubahan managemen di PT Timah. Jadi semuanya berjalan normal. Kita tetap mengendalikan operasional kita sendiri. Saham itu tetap saham pemerintah namun tak langsung tapi diwakilkan," tutupnya.
