News
Asosiasi: Listrik Jadi Penghambat Utama Pembangunan Smelter
Jakarta - Ketua Asosiasi Smelter dan Pengolahan Mineral Indonesia Raden Sukhyar mengatakan listrik menjadi hambatan utama pengusaha dalam membangun smelter. "Masalah energi listrik yang paling berat," kata dia di Tjiikini Lima, Jakarta, Minggu, 25 September 2016.
Menurut Raden, pengusaha terpaksa harus membangun pembangkit listrik jika ingin membangun smelter (fasilitas pengolahan dan permurnian bahan tambang). Sebab pemerintah tak menyediakan pembangkit tersebut.
Raden menambahkan pembangunan pembangkit listrik membuat pengusaha harus merogoh kocek lebih dalam. "Harusnya investasi cukup US$ 1 miliar, tapi karena harus bangun pembangkit jadi keluar US$ 2 miliar," ucapnya.
Ia mengatakan pencarian dana untuk konstruksi tersebut membuat waktu pembangunan smelter lebih lama rampung. Akibatnya, banyak pengusaha yang belum menuntaskan kewajibannya membangun smelter.
Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral per September 2016, terdapat 64 smelter yang sedang dibangun dari 84 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral di pemerintah pusat. Smelter tersebut terdiri dari tambang nikel sebanyak 34 unit, bauksit 7 unit, besi 5 unit, zirkon 11 unit, serta mangan, timbal, seng, kaolin, dan zeolit masing-masing 2 smelter.
Sebanyak 10 dari 64 smelter yang sudah berjalan pembangunannya baru rampung 6-8 persen atau baru sampai tahap mendapatkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Sementara 14 smelter baru mencapai tahap ground breaking dan konstruksi awal atau baru selesai 10-30 persen.
Pembangunan sebanyak 11 smelter lainnya sudah mencapai 31-50 persen atau memasuki tahap pertengahan konstruksi. Pembangunan 6 smelter sudah 51-80 persen atau masuk tahap akhir konstruksi. Sementara sebanyak 26 smelter sudah memasuki tahap produksi.
Raden mengapresiasi pengusaha yang sudah berhasil membangun smelter hingga tahap produksi. Pemerintah diharapkan menghargai mereka dengan tidak membiarkan ekspor mineral mentah. "Ekspor mineral mentah dapat merusak kepercayaan pengusaha yang sudah berinvestasi dan berkomitmen menjalankan hilirisasi."
Untuk terus mendorong pembangunan smelter, Raden menyarankan pemerintah untuk membantu pengusaha kecil yang kesulitan dana untuk membangun smelter. "Pemerintah bisa mengumpulkan IUP yang tidak mampu bangun smelter," kata dia.
Sebelumnya pengusaha smelter menolak rencana pemerintah melonggarkan ekspor mineral mentah. Sebanyak 21 perusahaan smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia cemas pelonggaran kebijakan ekspor akan mengganggu kelangsungan investasi yang sudah menyedot US$ 12 miliar (Rp 156,8 triliun).
”Kami menolak relaksasi ekspor karena bertentangan dengan Undang-Undang Minerba dan peraturan yang berlaku,” kata Ketua Asosiasi Industri Pengolahan, Prihadi Santoso, Rabu, 7 September 2016.
Menurut dia, jika ekspor mineral mentah dilonggarkan, komitmen pemerintah terhadap hilirisasi mineral bakal dipertanyakan masyarakat.
bisnis.tempo.co
Menurut Raden, pengusaha terpaksa harus membangun pembangkit listrik jika ingin membangun smelter (fasilitas pengolahan dan permurnian bahan tambang). Sebab pemerintah tak menyediakan pembangkit tersebut.
Raden menambahkan pembangunan pembangkit listrik membuat pengusaha harus merogoh kocek lebih dalam. "Harusnya investasi cukup US$ 1 miliar, tapi karena harus bangun pembangkit jadi keluar US$ 2 miliar," ucapnya.
Ia mengatakan pencarian dana untuk konstruksi tersebut membuat waktu pembangunan smelter lebih lama rampung. Akibatnya, banyak pengusaha yang belum menuntaskan kewajibannya membangun smelter.
Berdasarkan data Kementerian Energi Sumber Daya Mineral per September 2016, terdapat 64 smelter yang sedang dibangun dari 84 Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral di pemerintah pusat. Smelter tersebut terdiri dari tambang nikel sebanyak 34 unit, bauksit 7 unit, besi 5 unit, zirkon 11 unit, serta mangan, timbal, seng, kaolin, dan zeolit masing-masing 2 smelter.
Sebanyak 10 dari 64 smelter yang sudah berjalan pembangunannya baru rampung 6-8 persen atau baru sampai tahap mendapatkan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL). Sementara 14 smelter baru mencapai tahap ground breaking dan konstruksi awal atau baru selesai 10-30 persen.
Pembangunan sebanyak 11 smelter lainnya sudah mencapai 31-50 persen atau memasuki tahap pertengahan konstruksi. Pembangunan 6 smelter sudah 51-80 persen atau masuk tahap akhir konstruksi. Sementara sebanyak 26 smelter sudah memasuki tahap produksi.
Raden mengapresiasi pengusaha yang sudah berhasil membangun smelter hingga tahap produksi. Pemerintah diharapkan menghargai mereka dengan tidak membiarkan ekspor mineral mentah. "Ekspor mineral mentah dapat merusak kepercayaan pengusaha yang sudah berinvestasi dan berkomitmen menjalankan hilirisasi."
Untuk terus mendorong pembangunan smelter, Raden menyarankan pemerintah untuk membantu pengusaha kecil yang kesulitan dana untuk membangun smelter. "Pemerintah bisa mengumpulkan IUP yang tidak mampu bangun smelter," kata dia.
Sebelumnya pengusaha smelter menolak rencana pemerintah melonggarkan ekspor mineral mentah. Sebanyak 21 perusahaan smelter yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia cemas pelonggaran kebijakan ekspor akan mengganggu kelangsungan investasi yang sudah menyedot US$ 12 miliar (Rp 156,8 triliun).
”Kami menolak relaksasi ekspor karena bertentangan dengan Undang-Undang Minerba dan peraturan yang berlaku,” kata Ketua Asosiasi Industri Pengolahan, Prihadi Santoso, Rabu, 7 September 2016.
Menurut dia, jika ekspor mineral mentah dilonggarkan, komitmen pemerintah terhadap hilirisasi mineral bakal dipertanyakan masyarakat.
bisnis.tempo.co
