News
Bahlil: Belum Ada Rumus Dorong Investasi di Tengah Pandemi
JAKARTA – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia mengaku belum ada rumus untuk mendorong investasi di tengah pandemi. Dia mengatakan tidak ada satu negara pun yang siap menghadapi kondisi seperti saat ini.
"Ini sebuah tantangan untuk kita semua. Bahwa mendorong investasi di era pandemi covid-19 ini belum ada rumusnya," kata dia dalam Orchestrating The Next Move: Transforming Indonesia into Asia's Next Supply Chain Hub, Jakarta, Rabu (16/8).
Seperti diketahui, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama kuartal II/2020 hanya mencapai Rp191,9 triliun. Capaian itu meleset dari target dipatok sebesar Rp200 triliun pada periode tersebut.
BKPM mengaku kuartal II/2020 menjadi periode yang sangat sulit. Nilai investasi kuartal II/2020 terhitung turun 4,3% dibandingkan tahun lalu. Sementara bila dibandingkan dengan kuartal I/2020, penurunan realisasinya terhitung lebih besar yakni 8,9%.
Realisasi investasi per kuartal II/2020 diungguli oleh investasi asing yang mengambil porsi sebesar 51% dari total, dengan nilai Rp97,6 triliun. Sementara investasi dalam negeri tercatat sebesar Rp94,3 triliun atau 49,1% dari total investasi di Indonesia.
Bahlil mengatakan, saat ini semua negara melakukan kebijakan proteksionisme untuk negaranya masing-masing. Bahkan, dia melanjutkan, lembaga-lembaga dunia menyatakan investasi asing turun hampir sekitar 40%.
"Mungkin kita bersyukur menurunnya tidak lebih dari 10% FDI (foreign direct investment) kita," kata Bahlil.
Dalam catatan BKPM, realisasi investasi asing turun 6,9% pada kuartal II/2020 jika dibandingkan tahun lalu.
Meski demikian, Bahlil mengklaim hal tersebut kepercayaan investor asing dari semua negara masih tinggi. Indonesia dianggap masih menjadi negara tujuan investasi yang positif.
Sekadar informasi, peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia mandek di posisi 73 dunia sejak dua tahun lalu. Adapun World Bank akan kembali merilis peringkat EoDB dari 190 negara di dunia pada Oktober 2020. Indonesia ditargetkan dapat naik level dari 73 ke 60 dunia.
Siapkan Industri Hilir
Pemerintah, lanjut Bahlil, sedang menyiapkan strategi untuk mengembangkan investasi di sektor-sektor yang produktif. Dia berujar, Indonesia tidak boleh lagi mengekspor produk-produk barang mentah.
"Hari ini kita lihat, kita membuat larangan untuk ekspor ore nikel, kemudian kita membangun hilirisasi. Sudah banyak industri yang sudah terbangun," jelas dia.
Salah satu industri hilir yang dibidik Indonesia ke depan adalah baterai kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan aspirasi dunia yang sudah mulai fokus pada konsep green energy.
Sumber daya yang dimiliki Indonesia pun memungkinkan untuk memperkuat industri hilir tersebut. Dia mengatakan 25% cadangan ore nikel dunia berada di Indonesia. Sementara, ia mengklaim, 85% dari total material untuk pembuatan baterai ada di Indonesia.
"Kalau ini kita fokus dan bisa memberikan sesuatu yang maksimal, maka saya yakinkan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang memberikan kontribusi untuk menyuplai negara-negara lain, khususnya di bidang otomotif," ucap Bahlil.
Kementerian ESDM menargetkan 48 proyek smelter nikel bisa beroperasi pada 2024, terlepas dari kendala yang dialami para investor akibat pandemi covid-19 maupun kesulitan lainnya.
Hilirisasi di sektor minerba telah menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pengolahan sumber-sumber mineral tidak lain, untuk memberikan nilai tambah bagi hasil tambang.
Kementerian ESDM juga mencatat, Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 21 juta ton yang bisa bertahan lebih dari 30 tahun. Adapun 48 proyek smelter nikel berlokasi di Banten, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Sebanyak 11 smelter di antaranya sudah beroperasi, sedangkan 19 lainnya sedang dalam tahap konstruksi. (Rheza Alfian)
"Ini sebuah tantangan untuk kita semua. Bahwa mendorong investasi di era pandemi covid-19 ini belum ada rumusnya," kata dia dalam Orchestrating The Next Move: Transforming Indonesia into Asia's Next Supply Chain Hub, Jakarta, Rabu (16/8).
Seperti diketahui, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia selama kuartal II/2020 hanya mencapai Rp191,9 triliun. Capaian itu meleset dari target dipatok sebesar Rp200 triliun pada periode tersebut.
BKPM mengaku kuartal II/2020 menjadi periode yang sangat sulit. Nilai investasi kuartal II/2020 terhitung turun 4,3% dibandingkan tahun lalu. Sementara bila dibandingkan dengan kuartal I/2020, penurunan realisasinya terhitung lebih besar yakni 8,9%.
Realisasi investasi per kuartal II/2020 diungguli oleh investasi asing yang mengambil porsi sebesar 51% dari total, dengan nilai Rp97,6 triliun. Sementara investasi dalam negeri tercatat sebesar Rp94,3 triliun atau 49,1% dari total investasi di Indonesia.
Bahlil mengatakan, saat ini semua negara melakukan kebijakan proteksionisme untuk negaranya masing-masing. Bahkan, dia melanjutkan, lembaga-lembaga dunia menyatakan investasi asing turun hampir sekitar 40%.
"Mungkin kita bersyukur menurunnya tidak lebih dari 10% FDI (foreign direct investment) kita," kata Bahlil.
Dalam catatan BKPM, realisasi investasi asing turun 6,9% pada kuartal II/2020 jika dibandingkan tahun lalu.
Meski demikian, Bahlil mengklaim hal tersebut kepercayaan investor asing dari semua negara masih tinggi. Indonesia dianggap masih menjadi negara tujuan investasi yang positif.
Sekadar informasi, peringkat kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) di Indonesia mandek di posisi 73 dunia sejak dua tahun lalu. Adapun World Bank akan kembali merilis peringkat EoDB dari 190 negara di dunia pada Oktober 2020. Indonesia ditargetkan dapat naik level dari 73 ke 60 dunia.
Siapkan Industri Hilir
Pemerintah, lanjut Bahlil, sedang menyiapkan strategi untuk mengembangkan investasi di sektor-sektor yang produktif. Dia berujar, Indonesia tidak boleh lagi mengekspor produk-produk barang mentah.
"Hari ini kita lihat, kita membuat larangan untuk ekspor ore nikel, kemudian kita membangun hilirisasi. Sudah banyak industri yang sudah terbangun," jelas dia.
Salah satu industri hilir yang dibidik Indonesia ke depan adalah baterai kendaraan listrik. Hal ini sejalan dengan aspirasi dunia yang sudah mulai fokus pada konsep green energy.
Sumber daya yang dimiliki Indonesia pun memungkinkan untuk memperkuat industri hilir tersebut. Dia mengatakan 25% cadangan ore nikel dunia berada di Indonesia. Sementara, ia mengklaim, 85% dari total material untuk pembuatan baterai ada di Indonesia.
"Kalau ini kita fokus dan bisa memberikan sesuatu yang maksimal, maka saya yakinkan bahwa Indonesia akan menjadi negara yang memberikan kontribusi untuk menyuplai negara-negara lain, khususnya di bidang otomotif," ucap Bahlil.
Kementerian ESDM menargetkan 48 proyek smelter nikel bisa beroperasi pada 2024, terlepas dari kendala yang dialami para investor akibat pandemi covid-19 maupun kesulitan lainnya.
Hilirisasi di sektor minerba telah menjadi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kewajiban hilirisasi yang melekat pada industri pengolahan sumber-sumber mineral tidak lain, untuk memberikan nilai tambah bagi hasil tambang.
Kementerian ESDM juga mencatat, Indonesia memiliki cadangan nikel sebanyak 21 juta ton yang bisa bertahan lebih dari 30 tahun. Adapun 48 proyek smelter nikel berlokasi di Banten, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara. Sebanyak 11 smelter di antaranya sudah beroperasi, sedangkan 19 lainnya sedang dalam tahap konstruksi. (Rheza Alfian)
