Bahlil Lahadalia Akui Corona Buat Arus Investasi Asing Melorot
' />
Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi penanaman modal atau investasi triwulan pertama 2020 masih didominasi Pulau Jawa sekitar 51,4 persen. Sementara, di luar Pulau Jawa sebesar 48,6 persen, atau naik 2,6 persen daripada tahun lalu.
“Data ini menggambarkan bahwa pembangunan infrastruktur pada lima tahun kemarin sudah mulai punya dampak,” ujar Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dalam telekonferensi pers di Jakarta, Senin (20/4).
Dia menjelaskan, minimal ada tiga persyaratan agar para investor mau menanamkan modalnya di suatu wilayah. Kriteria pertama adalah kelaikan infrastruktur, lalu berikutnya dalah tenaga kerja yang murah, dan ketiga yaitu bahan baku mudah didapat.
“Ke depan, target BKPM adalah minimal investasi di Jawa dan luar Jawa berimbang. Tahun lalu investasi luar Jawa 46 persen, Jawa 54 persen,” kata dia.
Dia menjelaskan, realisasi investasi di Indonesia pada triwulan pertama 2020 naik 8 persen dari perode yang sama tahun lalu. Tiga bulan awal tahun ini, nilai investasi mencapai Rp210,7 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp195,3 triliun.
Realisasi investasi periode ini didominasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebanyak Rp112,7 triliun atau 53,5 persen dari total investasi. Sementara, penanaman modal asing atau PMA sebesar Rp98 triliun atau 46,5 persen dari keseluruhan investasi.
PMA pada triwulan pertama 2020 tercatat menurun 7 persen dibandingkan dengan triwulan keempat tahun lalu. Pun demikian, jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (yoy), PMA menurun sebesar 9,2 persen. Bahlil tak menampik penurunan akibat mewabahnya virus corona (Covid-19).
“Covid-19 itu dampaknya mulai pertengahan Maret, mulai PMA menurun. Tapi yang menarik, sisi lain adalah penanaman modal dalam negeri atau PMDN meningkat jadi 53 persen,” tuturnya.
Investor PMA tercatat paling banyak di Maluku Utara pada proyek pembangunan smelter nikel, minat yang sama terjadi di Sulawesi Tenggara. Kemudian di Kepulauan Riau, Jawa Barat dan DKI Jakarta sebagai kota-kota terbesar yang mencatatkan PMA.
“BKPM tetap berharap perusahaan PMA maupun PMDN dapat terus berproduksi dengan baik. Tentunya dengan memperhatikan aturan-aturan yang ditetapkan pemerintah,” ujar dia. (AIJ)