News
Bertemu Mendag AS, Luhut: Divestasi Saham Freeport Tidak Bisa Ditawar
JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menggelar kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat (AS) dengan agenda pertemuan International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia (World Bank).
Diakui Luhut, di sela pertemuan itu, Ia bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Louis Ross bicarakan perdagangan antara Indonesia-Amerika. Salah satunya, membahas mengenai hasil negosiasi Freeport di Indonesia.
"Dia (Wilbur Ross) tanya soal Freeport bagaimana. Saya jelaskan, saya sudah berkoordinasi dengan Menteri ESDM (Ignasius Jonan) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Jadi 51 persen saham itu tidak ada tawar menawar. Itu sudah jadi hak pemerintah Indonesia. Hanya prosesnya saja mungkin yang kita lakukan berapa lama. Apakah selesai 2019 atau 2021," kata Luhut di kantornya, Selasa (17/10/2017).
Luhut menegaskan, pembangunan smelter sudah menjadi kewajiban Freeport. Sebab, hal ini sudah diatur dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterima oleh PT Freeport Indonesia.
"Soal smelter tidak ada diskusi. Mengenai pengelolaan, begitu sudah 51 persen maka sepenuhnya ada di tangan Indonesia. Mereka (AS) tidak masalah," imbuhnya.
Luhut menambahkan, dirinya juga sempat bertemu dengan Presiden and CEO Freeport McMoRan Inc Richard C. Adkerson. Sayangnya, mereka tidak membicarakan soal Freeport secara spesifik.
"Saya ketemu Adkerson di UCIndo, tapi saya tidak bicara spesifik sama dia. Saya ketemu dan ngobrol soal Freeport ke Wilbur Ross. Dia tidak ada pertanyaan lagi kok ke saya," tegas Luhut.
Diakui Luhut, di sela pertemuan itu, Ia bertemu dengan Menteri Perdagangan AS Wilbur Louis Ross bicarakan perdagangan antara Indonesia-Amerika. Salah satunya, membahas mengenai hasil negosiasi Freeport di Indonesia.
"Dia (Wilbur Ross) tanya soal Freeport bagaimana. Saya jelaskan, saya sudah berkoordinasi dengan Menteri ESDM (Ignasius Jonan) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan). Jadi 51 persen saham itu tidak ada tawar menawar. Itu sudah jadi hak pemerintah Indonesia. Hanya prosesnya saja mungkin yang kita lakukan berapa lama. Apakah selesai 2019 atau 2021," kata Luhut di kantornya, Selasa (17/10/2017).
Luhut menegaskan, pembangunan smelter sudah menjadi kewajiban Freeport. Sebab, hal ini sudah diatur dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang diterima oleh PT Freeport Indonesia.
"Soal smelter tidak ada diskusi. Mengenai pengelolaan, begitu sudah 51 persen maka sepenuhnya ada di tangan Indonesia. Mereka (AS) tidak masalah," imbuhnya.
Luhut menambahkan, dirinya juga sempat bertemu dengan Presiden and CEO Freeport McMoRan Inc Richard C. Adkerson. Sayangnya, mereka tidak membicarakan soal Freeport secara spesifik.
"Saya ketemu Adkerson di UCIndo, tapi saya tidak bicara spesifik sama dia. Saya ketemu dan ngobrol soal Freeport ke Wilbur Ross. Dia tidak ada pertanyaan lagi kok ke saya," tegas Luhut.
