News
Bupati : Pemda dan Rakyat Lebih Butuh Smelter
SUMBAWA BARAT—Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin menegaskan sesungguhnya, pemerintah daerah dan masyarakat lebih membutuhkan Smelter ketimbang PT.Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).
AMNT adalah operator tambang, hanya menghasilkan konsentrat lalu di jual. Namun, negara mengeluarkan aturan bahwa perlu ada sarana prasana pengolahan dan pemurnian atau Smelter untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang.
Bupati menegaskan, hasil tambang tak boleh dikeluarkan dalam bentuk mentah. Jadi negara yang sesungguhnya lebih butuh. Maka itu, kata Musyafirin, perlu fasilitas pengolahan hasil agar ada nilai tambah dari produksi pertambangan untuk negara dan rakyat.
Menurutnya, banyak daerah lain berebut ingin membangun smelter di daerahnya. Sumbawa bahkan tawarkan 500 hektar gratis asalkan bangun Smelter. Sekali lagi, kepala daerah menegaskan yang paling berkepentingan dengan keadaan Smelter adalah pemerintah pusat, daerah dan rakyat kita sendiri.
“Jangan di balik balik, kita yang butuhkan Smelter,” ujarnya.
Kepala daerah berharap kita semua ikut berjuang dan berupaya agar optimalisasi smelter bisa benar benar dilaksanakan 100 persen.
Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin, menyerahkan secara simbolis sertifikat program PSTL BPN, kepada pemilik hak, di Maluk, Kamis (11/4).
Baginya, tidak ada pilihan bagi kita selain menyambut era industrialisasi. Sebab, menurut Bupati,ini satu satunya peluang kita untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain industrialisasi. Menurutnya, sekarang era, 4.0. era digitalisasi.
“Pemerintah daerah ngotot mengajukan Kecamatan Maluk sebab representasi karena infrastrukturnya mendukung. Saya kawal dengan pak Kapolres dan Dandim agar rakyat jangan dirugikan. Begitu juga jika rakyat diuntungkan, maka tak perlu di tahan tahan,” katanya, lagi.
Musyafirin juga meminta jika ada pengeboran demi survey, sebaiknya di dukung agar mereka bekerja dengan baik dan fokus. Pemerintah meminimalisasi lokasi pembebasan lahan dikawasan padat pemukiman penduduk. Tapi, ia pastikan daerah pesisir Benete pasti akan di relokasi.
Kepala daerah juga menyinggung bahwa karyawan AMNT harus tebar manfaat bagi masyarakat lainnya. Menurutnya, tidak perlu karyawan tinggal di Town Site, silahkan berbaur dan tinggal di masyarakat. Tenaga kerja tak boleh di isolasi namun biarkan membaur.
“Management saya kira terus memikirkan ini,” demikian, Bupati.
Urus SPPT Jangan Saat Pembebasan Lahan
Bupati, H.W.Musyafirin juga menyinggung banyak warga memiliki SPPT tapi belum sepenuhnya membayar pajaknya. Ia menyindir jangan sampai warga baru sibuk mengurus SPPT justru hanya saat ada pembebasan lahan saja.
Berbicara dalam acara penyerahan Sertifikat untuk rakyat di gedung serba guna, Kecamatan Maluk, Kamis (11/4), Bupati, H.Musyafirin juga menyampaikan amanah Presiden Jokowi Dodo atas percepatan pemberian sertifikat tanah untuk rakyat. Warga juga diminta taat bayar pajak.
Sebelumnya, kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat, I Nyoman Nelson Giri mengatakan setidak ada 17.000 potensi sertifikat atas hak tanah yang tengah di proses BPN. 14.000 diantaranya siap diserahkan.
Pemeirntah pusat kata Ini Nyoman telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL ini di uji coba di Kecamatan Taliwang sebagai Pilot Projeck.
Di Maluk Sendiri BPN menyerahkan sertifikat program PSTL kepada empat Desa. Pertama Benete 664 sertifikat, DesaPasir Putih 82 Sertifikat, Desa Maluk 214 Sertifikat dan Desa Mantun, 41 Sertifikat. Penyerahan secara simbolis disampaikan langsung Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin. (ZM.ndy-01)
AMNT adalah operator tambang, hanya menghasilkan konsentrat lalu di jual. Namun, negara mengeluarkan aturan bahwa perlu ada sarana prasana pengolahan dan pemurnian atau Smelter untuk meningkatkan nilai tambah hasil tambang.
Bupati menegaskan, hasil tambang tak boleh dikeluarkan dalam bentuk mentah. Jadi negara yang sesungguhnya lebih butuh. Maka itu, kata Musyafirin, perlu fasilitas pengolahan hasil agar ada nilai tambah dari produksi pertambangan untuk negara dan rakyat.
Menurutnya, banyak daerah lain berebut ingin membangun smelter di daerahnya. Sumbawa bahkan tawarkan 500 hektar gratis asalkan bangun Smelter. Sekali lagi, kepala daerah menegaskan yang paling berkepentingan dengan keadaan Smelter adalah pemerintah pusat, daerah dan rakyat kita sendiri.
“Jangan di balik balik, kita yang butuhkan Smelter,” ujarnya.
Kepala daerah berharap kita semua ikut berjuang dan berupaya agar optimalisasi smelter bisa benar benar dilaksanakan 100 persen.
Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin, menyerahkan secara simbolis sertifikat program PSTL BPN, kepada pemilik hak, di Maluk, Kamis (11/4).
Baginya, tidak ada pilihan bagi kita selain menyambut era industrialisasi. Sebab, menurut Bupati,ini satu satunya peluang kita untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi selain industrialisasi. Menurutnya, sekarang era, 4.0. era digitalisasi.
“Pemerintah daerah ngotot mengajukan Kecamatan Maluk sebab representasi karena infrastrukturnya mendukung. Saya kawal dengan pak Kapolres dan Dandim agar rakyat jangan dirugikan. Begitu juga jika rakyat diuntungkan, maka tak perlu di tahan tahan,” katanya, lagi.
Musyafirin juga meminta jika ada pengeboran demi survey, sebaiknya di dukung agar mereka bekerja dengan baik dan fokus. Pemerintah meminimalisasi lokasi pembebasan lahan dikawasan padat pemukiman penduduk. Tapi, ia pastikan daerah pesisir Benete pasti akan di relokasi.
Kepala daerah juga menyinggung bahwa karyawan AMNT harus tebar manfaat bagi masyarakat lainnya. Menurutnya, tidak perlu karyawan tinggal di Town Site, silahkan berbaur dan tinggal di masyarakat. Tenaga kerja tak boleh di isolasi namun biarkan membaur.
“Management saya kira terus memikirkan ini,” demikian, Bupati.
Urus SPPT Jangan Saat Pembebasan Lahan
Bupati, H.W.Musyafirin juga menyinggung banyak warga memiliki SPPT tapi belum sepenuhnya membayar pajaknya. Ia menyindir jangan sampai warga baru sibuk mengurus SPPT justru hanya saat ada pembebasan lahan saja.
Berbicara dalam acara penyerahan Sertifikat untuk rakyat di gedung serba guna, Kecamatan Maluk, Kamis (11/4), Bupati, H.Musyafirin juga menyampaikan amanah Presiden Jokowi Dodo atas percepatan pemberian sertifikat tanah untuk rakyat. Warga juga diminta taat bayar pajak.
Sebelumnya, kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumbawa Barat, I Nyoman Nelson Giri mengatakan setidak ada 17.000 potensi sertifikat atas hak tanah yang tengah di proses BPN. 14.000 diantaranya siap diserahkan.
Pemeirntah pusat kata Ini Nyoman telah meluncurkan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program PTSL ini di uji coba di Kecamatan Taliwang sebagai Pilot Projeck.
Di Maluk Sendiri BPN menyerahkan sertifikat program PSTL kepada empat Desa. Pertama Benete 664 sertifikat, DesaPasir Putih 82 Sertifikat, Desa Maluk 214 Sertifikat dan Desa Mantun, 41 Sertifikat. Penyerahan secara simbolis disampaikan langsung Bupati Sumbawa Barat, H.W.Musyafirin. (ZM.ndy-01)
