News
Cegah PHK di industri smelter, AP3I besok ke BKPM
JAKARTA . Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I) akan menemui kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menghindari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri smelter. Asosiasi smelter akan menyampaikan keluhan dan berdiskusi dengan BKPM terkait masa depan industrinya. Pasalnya, dari 25 smelter yang telah dibangun ada 17 smelter yang terancam tidak beroperasi.
Jonatan Handjojo, Wakil Ketua AP3I menyampaikan, besok pihaknya akan bertemu dengan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong. Pada pertemuan ini, pihaknya akan meminta pemerintah bisa menutup keran ekspor nikel ore. Sebab hal itu membuat harga menjadi tidak bagus dan membuat smelter-smelter berhenti beroperasi karena ongkos produksi lebih tinggi dibandingkan harga.
Imbasnya, industri smelter dibayangi oleh hantu PHK, tidak main-main akan ada 8.000 pekerja yang terancam PHK akibat hal ini. Oleh karena itu, dirinya berharap BKPM bisa mengakomodir keluhan itu dan menyampaikan kepada presiden. Pasalnya, industri smelter mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) dari BKPM, sedangkan ekspor ore terkait dengan IUPK di Kementerian ESDM.
Dirinya mengatakan, aturan ekspor mineral mentah tersebut sangat kontra produktif dengan pengembangan industri smelter. Bagaimana tidak, inkonsistensi aturan ini ujung-ujungnya justru mematikan investasi. Apalagi sikap pemerintah ini juga menjadi sorotan dunia internasional, yang bila tidak dicarikan solusi akan menjadi kerugian di masa depan.
"Aturan ekspor ini merugikan investor, sebenarnya seluruh kegiatan di nikel itu rugi, walaupun Antam bisa jual nikel ore pun dia merugi. Karena harganya jelek dan ongkos produksi dia lebih tinggi," lanjutnya.
Kontan.co.id / Selasa, 11 Juli 2017 / 18:02 WIB
Jonatan Handjojo, Wakil Ketua AP3I menyampaikan, besok pihaknya akan bertemu dengan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong. Pada pertemuan ini, pihaknya akan meminta pemerintah bisa menutup keran ekspor nikel ore. Sebab hal itu membuat harga menjadi tidak bagus dan membuat smelter-smelter berhenti beroperasi karena ongkos produksi lebih tinggi dibandingkan harga.
Imbasnya, industri smelter dibayangi oleh hantu PHK, tidak main-main akan ada 8.000 pekerja yang terancam PHK akibat hal ini. Oleh karena itu, dirinya berharap BKPM bisa mengakomodir keluhan itu dan menyampaikan kepada presiden. Pasalnya, industri smelter mendapatkan Izin Usaha Industri (IUI) dari BKPM, sedangkan ekspor ore terkait dengan IUPK di Kementerian ESDM.
Dirinya mengatakan, aturan ekspor mineral mentah tersebut sangat kontra produktif dengan pengembangan industri smelter. Bagaimana tidak, inkonsistensi aturan ini ujung-ujungnya justru mematikan investasi. Apalagi sikap pemerintah ini juga menjadi sorotan dunia internasional, yang bila tidak dicarikan solusi akan menjadi kerugian di masa depan.
"Aturan ekspor ini merugikan investor, sebenarnya seluruh kegiatan di nikel itu rugi, walaupun Antam bisa jual nikel ore pun dia merugi. Karena harganya jelek dan ongkos produksi dia lebih tinggi," lanjutnya.
Kontan.co.id / Selasa, 11 Juli 2017 / 18:02 WIB
