News
Darmin Panggil Arcandra Rapat soal Smelter
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memanggil Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar ke kantornya hari ini, Selasa (21/5/2019). Arcandra tiba di kantor Darmin pukul 10.30 WIB.
Berdasarkan agenda yang tersebar ke awak media, rencananya Darmin akan menggelar rapat membahas progres pembangunan pengelolaan dan pemurnian mineral alias smelter.
Tak hanya Arcandra, hadir dalam rapat ini Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah berupaya mendorong hilirisasi tambang. Khusus untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) smelter yang tengah dibangun di Gresik ditargetkan rampung pada 2022.
Sebelumnya, Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan saat ini progres pembangunan smelter tersebut mencapai 3,86%.
"Selesaikan 2022, (pembangunan) smelter. Progres 3,86%, lokasi di Gresik," katanya saat berkunjung ke tambang bawah tanah Freeport, Papua, (3/5/2019).
Pembangunan smelter ini akan menelan biaya US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 39,2 triliun (kurs Rp 14.000).
(fdl/fdl)
Berdasarkan agenda yang tersebar ke awak media, rencananya Darmin akan menggelar rapat membahas progres pembangunan pengelolaan dan pemurnian mineral alias smelter.
Tak hanya Arcandra, hadir dalam rapat ini Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Fajar Harry Sampurno.
Sebagai informasi, pemerintah saat ini tengah berupaya mendorong hilirisasi tambang. Khusus untuk PT Freeport Indonesia (PTFI) smelter yang tengah dibangun di Gresik ditargetkan rampung pada 2022.
Sebelumnya, Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan saat ini progres pembangunan smelter tersebut mencapai 3,86%.
"Selesaikan 2022, (pembangunan) smelter. Progres 3,86%, lokasi di Gresik," katanya saat berkunjung ke tambang bawah tanah Freeport, Papua, (3/5/2019).
Pembangunan smelter ini akan menelan biaya US$ 2,8 miliar atau sekitar Rp 39,2 triliun (kurs Rp 14.000).
(fdl/fdl)
