News
Demi Ekonomi, Kemenperin-Polri Jaga Aktivitas Kawasan Industri
NERACA
Jakarta – Kementerian Perindustrian konsisten untuk semakin mendorong penumbuhan sektor manufaktur yang berbasis pada pengembangan wilayah atau klaster industri. Hal ini dapat memacu pemerataan ekonomi terutama di luar Jawa.
“Langkah itu sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar investasi industri tidak di Jawa terus, sehingga akan terciptanya Indonesia sentris,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi narasumber diskusi panel pada Rapim Polri tahun 2019 di Jakarta, Rabu (30/1).
Menperin menjelaskan, pembangunan kawasan industri di luar Jawa difokuskan pada penumbuhan sektor manufaktur yang mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku atau sumber daya alam setempat. Selain itu, adanya investasi di wilayah tersebut, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa dari ekspor cukup signifikan.
“Misalnya kawasan industri di Dumai, untuk pengolahan kelapa sawit. Ekspor CPO dari sana sangat besar, mendekati 20 juta ton per tahun. Kemudian, di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung based-nya adalah industri aluminium. Di Aceh dan Bontang yang berbasis gas, menghasilkan produk turunan seperti pupuk. Sedangkan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah berbasis smelter nikel,” paparnya.
Airlangga menggambarkan, lima tahun lalu, Indonesia hanya ekspor nickel ore (bijih nikel) sebanyak 4 juta ton dengan harga 60 dollar AS per ton. Kini, dengan adanya industri smelter nikel di Morowali, telah menghasilkan stainless steel yang harganya di atas 2000 dollar AS. “Jadi, awalnya nilai ekspor sekitar 240 juta dollar AS menjadi 5 miliar dollar AS. Ini yang namanya nilai tambah,” ungkapnya.
Melalui kawasan industri Morowali, investasi pun terus menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017 sebesar 3,4 miliar dollar AS menjadi 5 miliar dollar AS di tahun 2018. “Jumlah penyerapan tenaga kerja di sana terbilang sangat besar hingga 30 ribu orang, dengan komposisi 27 ribu tenaga kerja lokal dan 3 ribu tenaga kerja China. Jadi, tidak benar kalau banyak tenaga kerja asing,” imbuhnya.
Sementara itu, dari kawasan Jawa Barat, mampu mencatatkan nilai ekspor nonmigas sebesar 27,79 miliar dollar AS pada Januari-November 2018 atau naik 4,08 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesarnya, yakni sektor industri otomotif dan permesinan dengan nilai 10,83 miliar dollar AS. Jumlah tenaga kerja sektor industri di Jabar mencapai 4,35 juta orang.
Sedangkan, wilayah Jawa Tengah, kinerja ekspor dari industri manufakturnya menembus angka 6,4 miliar dollar AS sepanjang tahun 2018, meningkat daripada tahun sebelumnya sekitar 5,7 miliar dollar AS. Sumbangsih terbesar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil yang mencapai 2,83 miliar dollar AS. Total tenaga kerja sektor industri di Jateng sebanyak 3,78 juta orang.
Menperin menyampaikan, kawasan industri menjadi salah satu objek vital nasional yang perlu dapat pengamanan untuk menjaga keberlangsungan aktivitasnya. Oleh karena itu, Kemenperin dan Polri berkoordinasi dalam menciptakan sistem yang standar serta melakukan pembinaan dan pelatihan. Hingga tahun 2018, sudah ada 75 perusahaan dan 21 kawasan yang ditetapkan sebagai objek vital nasional sektor industri (OVNI).
“Upaya strategis itu sejalan dengan komitmen pemerintah saat ini dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong industri agar terus menambah investasi dan ekspansi. Kalau ini tercipta dengan baik, mendorong kesejahteraan masyarakat. Jadi, yang penting adalah orang bisa bekerja dan punya daya beli,” tegasnya.
Untuk menggenjot daya saing industri nasional di kencah global, Kemenperin telah menyiapkan peta jalan Making Indonesia 4.0. “Dalam World Economic Forum kemarin, disampaikan bahwa industri 4.0 tidak bisa dihindari. Itu menjadi perubahan peradaban, dari nondigital menjadi digitalisasi. Bahkan, dengan digitalisasi, globalisasi bisa dibangun dengan nuansa lokal, atau glokalisasi,” terangnya.
Selanjutnya, Kemenperin turut meningkatkan kompetensi tenaga kerja industri melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi. “Salah satunya, kami terus meluncurkan program link and match antara SMK dengan industri. Tahun ini, setelah menjangkau Sulawesi Selatan, akan kembali digelar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan target melibatkan 2.600 SMK dan 750 industri,” ungkap Airlangga.
Jakarta – Kementerian Perindustrian konsisten untuk semakin mendorong penumbuhan sektor manufaktur yang berbasis pada pengembangan wilayah atau klaster industri. Hal ini dapat memacu pemerataan ekonomi terutama di luar Jawa.
“Langkah itu sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo agar investasi industri tidak di Jawa terus, sehingga akan terciptanya Indonesia sentris,” kata Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto ketika menjadi narasumber diskusi panel pada Rapim Polri tahun 2019 di Jakarta, Rabu (30/1).
Menperin menjelaskan, pembangunan kawasan industri di luar Jawa difokuskan pada penumbuhan sektor manufaktur yang mampu meningkatkan nilai tambah bahan baku atau sumber daya alam setempat. Selain itu, adanya investasi di wilayah tersebut, penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa dari ekspor cukup signifikan.
“Misalnya kawasan industri di Dumai, untuk pengolahan kelapa sawit. Ekspor CPO dari sana sangat besar, mendekati 20 juta ton per tahun. Kemudian, di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung based-nya adalah industri aluminium. Di Aceh dan Bontang yang berbasis gas, menghasilkan produk turunan seperti pupuk. Sedangkan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah berbasis smelter nikel,” paparnya.
Airlangga menggambarkan, lima tahun lalu, Indonesia hanya ekspor nickel ore (bijih nikel) sebanyak 4 juta ton dengan harga 60 dollar AS per ton. Kini, dengan adanya industri smelter nikel di Morowali, telah menghasilkan stainless steel yang harganya di atas 2000 dollar AS. “Jadi, awalnya nilai ekspor sekitar 240 juta dollar AS menjadi 5 miliar dollar AS. Ini yang namanya nilai tambah,” ungkapnya.
Melalui kawasan industri Morowali, investasi pun terus menunjukkan peningkatan, dari tahun 2017 sebesar 3,4 miliar dollar AS menjadi 5 miliar dollar AS di tahun 2018. “Jumlah penyerapan tenaga kerja di sana terbilang sangat besar hingga 30 ribu orang, dengan komposisi 27 ribu tenaga kerja lokal dan 3 ribu tenaga kerja China. Jadi, tidak benar kalau banyak tenaga kerja asing,” imbuhnya.
Sementara itu, dari kawasan Jawa Barat, mampu mencatatkan nilai ekspor nonmigas sebesar 27,79 miliar dollar AS pada Januari-November 2018 atau naik 4,08 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Kontribusi terbesarnya, yakni sektor industri otomotif dan permesinan dengan nilai 10,83 miliar dollar AS. Jumlah tenaga kerja sektor industri di Jabar mencapai 4,35 juta orang.
Sedangkan, wilayah Jawa Tengah, kinerja ekspor dari industri manufakturnya menembus angka 6,4 miliar dollar AS sepanjang tahun 2018, meningkat daripada tahun sebelumnya sekitar 5,7 miliar dollar AS. Sumbangsih terbesar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil yang mencapai 2,83 miliar dollar AS. Total tenaga kerja sektor industri di Jateng sebanyak 3,78 juta orang.
Menperin menyampaikan, kawasan industri menjadi salah satu objek vital nasional yang perlu dapat pengamanan untuk menjaga keberlangsungan aktivitasnya. Oleh karena itu, Kemenperin dan Polri berkoordinasi dalam menciptakan sistem yang standar serta melakukan pembinaan dan pelatihan. Hingga tahun 2018, sudah ada 75 perusahaan dan 21 kawasan yang ditetapkan sebagai objek vital nasional sektor industri (OVNI).
“Upaya strategis itu sejalan dengan komitmen pemerintah saat ini dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif guna mendorong industri agar terus menambah investasi dan ekspansi. Kalau ini tercipta dengan baik, mendorong kesejahteraan masyarakat. Jadi, yang penting adalah orang bisa bekerja dan punya daya beli,” tegasnya.
Untuk menggenjot daya saing industri nasional di kencah global, Kemenperin telah menyiapkan peta jalan Making Indonesia 4.0. “Dalam World Economic Forum kemarin, disampaikan bahwa industri 4.0 tidak bisa dihindari. Itu menjadi perubahan peradaban, dari nondigital menjadi digitalisasi. Bahkan, dengan digitalisasi, globalisasi bisa dibangun dengan nuansa lokal, atau glokalisasi,” terangnya.
Selanjutnya, Kemenperin turut meningkatkan kompetensi tenaga kerja industri melalui pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan vokasi. “Salah satunya, kami terus meluncurkan program link and match antara SMK dengan industri. Tahun ini, setelah menjangkau Sulawesi Selatan, akan kembali digelar di wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat dengan target melibatkan 2.600 SMK dan 750 industri,” ungkap Airlangga.
