News
Di Balik Larangan Ekspor Nikel RI, Ada Lobi Smelter China?
Jakarta, CNBC Indonesia- Wacana kabar pelarangan ekspor bijih nikel menguat dalam dua pekan terakhir. Pelarangan komoditas yang semestinya berlaku pada 2022, tiba-tiba dipercepat dan berlaku tahun ini.
Banyak yang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?
Informasi yang diterima CNBC Indonesia, gagasan melarang ekspor bijih nikel ini muncul usai ada pertemuan antara para investor smelter China dengan Presiden Joko Widodo pada bulan lalu.
"Mereka bertemu saat ada HUT Bhayangkara, berarti Juli ya. Dari situ langsung dalam dua pekan semuanya digodok," kata sumber CNBC Indonesia yang intens dalam bisnis nikel, akhir pekan lalu.
Meski tidak mengetahui pasti apa yang diperbincangkan para pengusaha raksasa di bidang smelter tersebut, namun diketahui salah satunya membahas upaya percepatan hilirisasi. Apalagi dengan program mobil listrik yang siap dikebut, momennya pun semakin jadi.
Di Balik Larangan Ekspor Nikel RI, Ada Lobi Smelter China?Foto: Jokowi bertemu pengusaha smelter China (Istimewa CNBC Indonesia)
"Mereka pemilik smelter nikel raksasa yang sudah beroperasi di sini. Sebenarnya mereka juga ajukan kuota ekspor tapi ditolak, jadi meminta tolak semuanya," kata sumber.
Saat ini, memang beberapa smelter China sudah beroperasi di Indonesia. Di antaranya adalah smelter nikel yang beroperasi di Konawe dan Morowali.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tak ada upaya lobi tersebut. "Tidak juga, ini sudah lama saya sampaikan ke Presiden," kata Luhut, dijumpai di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).
Di Balik Larangan Ekspor Nikel RI, Ada Lobi Smelter China?Foto: Menko Maritim Luhut Pandjaitan melakukan peletakan baru pertama, pembangunan perusahan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada hari Kamis (30/8). (dok. Kemenko Maritim)
Luhut menjelaskan, saat ini misalnya India sudah datang mendekati Indonesia untuk investasi bangun smelter US$ 1 miliar karena kebetulan memiliki konsesi nikel. "Tapi satu syarat, kalian harus banned. Karena kalau tidak dibanned (dilarang ekspor), ngapain bikin pabrik di sini. Bikin saja di India, bikin saja di China."
Bernada agak tinggi, Luhut bahkan menegaskan tak ada urusan lobi-lobi tersebut. "Ini urusan logika saja," kata dia.
Memamerkan sederet angka, ia mengatakan bahwa dengan ekspor nikel RI cuma dapat US$ 600 juta sampai US$ 700 juta. Sementara jika ada nilai lebih, tahun lalu misalnya bisa ekspor stainless steel mencapai US$ 5,8 miliar setahun. Tahun ini bahkan bisa mencapai US$ 7,5 miliar dan tahun depan bisa US$ 12 miliar.
"Akan terus bertambah sejalan dengan investasi, sekarang pilih mana? Ini generasi kalian loh. Jadi jangan asal ngomong lobi-lobi, gak ada urusan! Datang ke saya siapa yang ngomong gitu?" tegasnya.
Di Balik Larangan Ekspor Nikel RI, Ada Lobi Smelter China?Foto: Menko Maritim Luhut Pandjaitan melakukan peletakan baru pertama komplek pengolahan nikel, pembangunan perusahan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada hari Kamis (30/8). (dok. Kemenko Maritim)
Kabar soal percepatan pelarangan ekspor bijih nikel memang datang pertama kali dari Luhut Binsar Pandjaitan.
Meskipun dua kementerian teknis lainnya, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih belum jelas menentukan sikap, Luhut sudah berkali-kali menegaskan soal percepatan larangan ini.
Banyak yang bertanya-tanya, ada apa sebenarnya?
Informasi yang diterima CNBC Indonesia, gagasan melarang ekspor bijih nikel ini muncul usai ada pertemuan antara para investor smelter China dengan Presiden Joko Widodo pada bulan lalu.
"Mereka bertemu saat ada HUT Bhayangkara, berarti Juli ya. Dari situ langsung dalam dua pekan semuanya digodok," kata sumber CNBC Indonesia yang intens dalam bisnis nikel, akhir pekan lalu.
Meski tidak mengetahui pasti apa yang diperbincangkan para pengusaha raksasa di bidang smelter tersebut, namun diketahui salah satunya membahas upaya percepatan hilirisasi. Apalagi dengan program mobil listrik yang siap dikebut, momennya pun semakin jadi.
Di Balik Larangan Ekspor Nikel RI, Ada Lobi Smelter China?Foto: Jokowi bertemu pengusaha smelter China (Istimewa CNBC Indonesia)
"Mereka pemilik smelter nikel raksasa yang sudah beroperasi di sini. Sebenarnya mereka juga ajukan kuota ekspor tapi ditolak, jadi meminta tolak semuanya," kata sumber.
Saat ini, memang beberapa smelter China sudah beroperasi di Indonesia. Di antaranya adalah smelter nikel yang beroperasi di Konawe dan Morowali.
Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan tak ada upaya lobi tersebut. "Tidak juga, ini sudah lama saya sampaikan ke Presiden," kata Luhut, dijumpai di Nusa Dua, Bali, Rabu (21/8/2019).
Di Balik Larangan Ekspor Nikel RI, Ada Lobi Smelter China?Foto: Menko Maritim Luhut Pandjaitan melakukan peletakan baru pertama, pembangunan perusahan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada hari Kamis (30/8). (dok. Kemenko Maritim)
Luhut menjelaskan, saat ini misalnya India sudah datang mendekati Indonesia untuk investasi bangun smelter US$ 1 miliar karena kebetulan memiliki konsesi nikel. "Tapi satu syarat, kalian harus banned. Karena kalau tidak dibanned (dilarang ekspor), ngapain bikin pabrik di sini. Bikin saja di India, bikin saja di China."
Bernada agak tinggi, Luhut bahkan menegaskan tak ada urusan lobi-lobi tersebut. "Ini urusan logika saja," kata dia.
Memamerkan sederet angka, ia mengatakan bahwa dengan ekspor nikel RI cuma dapat US$ 600 juta sampai US$ 700 juta. Sementara jika ada nilai lebih, tahun lalu misalnya bisa ekspor stainless steel mencapai US$ 5,8 miliar setahun. Tahun ini bahkan bisa mencapai US$ 7,5 miliar dan tahun depan bisa US$ 12 miliar.
"Akan terus bertambah sejalan dengan investasi, sekarang pilih mana? Ini generasi kalian loh. Jadi jangan asal ngomong lobi-lobi, gak ada urusan! Datang ke saya siapa yang ngomong gitu?" tegasnya.
Di Balik Larangan Ekspor Nikel RI, Ada Lobi Smelter China?Foto: Menko Maritim Luhut Pandjaitan melakukan peletakan baru pertama komplek pengolahan nikel, pembangunan perusahan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) pada hari Kamis (30/8). (dok. Kemenko Maritim)
Kabar soal percepatan pelarangan ekspor bijih nikel memang datang pertama kali dari Luhut Binsar Pandjaitan.
Meskipun dua kementerian teknis lainnya, yakni Kementerian Perdagangan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih belum jelas menentukan sikap, Luhut sudah berkali-kali menegaskan soal percepatan larangan ini.
