News
Dilirik investor, pemerintah akan genjot KEK Sorong
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mendorong pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong Papua Barat. Pasalnya saat ini terdapat empat hal yang masih menjadi kendala KEK ini untuk diresmikan.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatakan, kendala pertama yakni terkait Pelabuhan Arar yang tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Sebab, pelabuhan itu berada di Kabupaten dan Kota Sorong.
Makanya itu, dirinya telah memerintahkan Pelindo IV untuk fokus pelabuhan yang ada di Kabupaten Sorong untuk angkutan penumpang. Sementara pelabuhan yang di kota akan fokus untuk peti kemas.
"Belum lagi, masalah lain itu 200 meter dari pelabuhan itu karang, lalu mau diapain? Makanya saya akan bikin studi apakah amau diledakin atau gimana," ungkapnya saat ditemui di kantornya akhir pekan lalu.
Kedua, terkait industri yang mau masuk. Luhut bilang, sudah ada perusahaan yang ingin membangun smelter nikel di KEK Sorong. Tapi pemerintah menginginkan investor tersebut tidak hanya fokus kepada nikel saja tapi juga menghasilkan stainless steel dan carbon steel.
"Supaya ada nilai tambah," tambahnya,
Ketiga, berkaitan dengan listrik. Di mana, untuk mengoperasikan smelter nikel dibutuhkan tegangan listrik yang cukup besar. Sementara, saat ini pemerintah daerah baru menyanggupi listrik dengan mengggunakan tenaga gas bumi sebesar 17 mega watt saja.
"Ini kan nikel, pasti butuh listrik sampai beraturs mega watt, bahkan 100 MW saja tidak cukup, butuh size yang besar," jelas Luhut.
Kemudian, yang terakhir adalah kendala air. Tapi untuk masalah ini, mantan Menkopolhukam itu menyampaikan sudah ada sumber air yang bisa memenuhi kebutuhan industri disana.
Maka itu, pihaknya akan langsung meninjau KEK tersebut dalam waktu dekat. Pasalnya, proses pembangunan KEK ini sudah terlampau lama sekitar enam tahun dan hingga saat ini belum beroperasi.
Meski begitu, ditemui dalam kesempatan yang sama Wali Bupati Sorong Suka Harjono mengatakan, pada prinsipnya daerah kabupaten Sorong sudah siap dalam melakukan pembangunan. Termasuk kesiapan sarana parasaran seperti air dan listrik.
Untuk air misalnya, pihaknya sudah berupaya mencair dan siap jalan dioperasikan. Kemudian untuk listrik, pihaknya sudah memiliki investor dari Australia untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
"Tapi memang saat ini baru tersedia 17MW, tapi kedepan kita siap menambah kapasitas sesuai yang dibutuhkan," katanya. Pihaknya pun optimistis bisa menambah kapasitas hingga ratusan MW. "Kita kan penghasil gas bumi terbesar di dunia masa tidak bisa," lanjut Harjono.
Sekadar tahu saja, investor yang berminat menanamkan modal di KEK Sorong adalah PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Perusahaan ini akan membangun smelter dengan total kapasitas mencapai 40.000 ton nikel per tahun. Investor tersebut senilai Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun.
Adapun Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto mengatakan, saat ini Gag Nikel sendiri sudah dalam tahap uji tuntas untuk masuk dalam KEK tersebut. Pihaknya pun masih menunggu perkembangan dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sang investor.
Enoh mengingatkan, setidaknya pemda Sorong harus mempercepat persiapnnya. Hal itu lantaran, melalui PP No. 31/2016 target pengoperasian akan jatuh pada Agustus 2019.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan mengatakan, kendala pertama yakni terkait Pelabuhan Arar yang tidak berfungsi sebagaimana fungsinya. Sebab, pelabuhan itu berada di Kabupaten dan Kota Sorong.
Makanya itu, dirinya telah memerintahkan Pelindo IV untuk fokus pelabuhan yang ada di Kabupaten Sorong untuk angkutan penumpang. Sementara pelabuhan yang di kota akan fokus untuk peti kemas.
"Belum lagi, masalah lain itu 200 meter dari pelabuhan itu karang, lalu mau diapain? Makanya saya akan bikin studi apakah amau diledakin atau gimana," ungkapnya saat ditemui di kantornya akhir pekan lalu.
Kedua, terkait industri yang mau masuk. Luhut bilang, sudah ada perusahaan yang ingin membangun smelter nikel di KEK Sorong. Tapi pemerintah menginginkan investor tersebut tidak hanya fokus kepada nikel saja tapi juga menghasilkan stainless steel dan carbon steel.
"Supaya ada nilai tambah," tambahnya,
Ketiga, berkaitan dengan listrik. Di mana, untuk mengoperasikan smelter nikel dibutuhkan tegangan listrik yang cukup besar. Sementara, saat ini pemerintah daerah baru menyanggupi listrik dengan mengggunakan tenaga gas bumi sebesar 17 mega watt saja.
"Ini kan nikel, pasti butuh listrik sampai beraturs mega watt, bahkan 100 MW saja tidak cukup, butuh size yang besar," jelas Luhut.
Kemudian, yang terakhir adalah kendala air. Tapi untuk masalah ini, mantan Menkopolhukam itu menyampaikan sudah ada sumber air yang bisa memenuhi kebutuhan industri disana.
Maka itu, pihaknya akan langsung meninjau KEK tersebut dalam waktu dekat. Pasalnya, proses pembangunan KEK ini sudah terlampau lama sekitar enam tahun dan hingga saat ini belum beroperasi.
Meski begitu, ditemui dalam kesempatan yang sama Wali Bupati Sorong Suka Harjono mengatakan, pada prinsipnya daerah kabupaten Sorong sudah siap dalam melakukan pembangunan. Termasuk kesiapan sarana parasaran seperti air dan listrik.
Untuk air misalnya, pihaknya sudah berupaya mencair dan siap jalan dioperasikan. Kemudian untuk listrik, pihaknya sudah memiliki investor dari Australia untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG).
"Tapi memang saat ini baru tersedia 17MW, tapi kedepan kita siap menambah kapasitas sesuai yang dibutuhkan," katanya. Pihaknya pun optimistis bisa menambah kapasitas hingga ratusan MW. "Kita kan penghasil gas bumi terbesar di dunia masa tidak bisa," lanjut Harjono.
Sekadar tahu saja, investor yang berminat menanamkan modal di KEK Sorong adalah PT Gag Nikel yang merupakan anak usaha PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. Perusahaan ini akan membangun smelter dengan total kapasitas mencapai 40.000 ton nikel per tahun. Investor tersebut senilai Rp 5 triliun hingga Rp 10 triliun.
Adapun Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto mengatakan, saat ini Gag Nikel sendiri sudah dalam tahap uji tuntas untuk masuk dalam KEK tersebut. Pihaknya pun masih menunggu perkembangan dari pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan sang investor.
Enoh mengingatkan, setidaknya pemda Sorong harus mempercepat persiapnnya. Hal itu lantaran, melalui PP No. 31/2016 target pengoperasian akan jatuh pada Agustus 2019.
