News
Divestasi Freeport, IPO di BEI Jadi Opsi Terakhir
Jakarta - Pemerintah memberi peluang divestasi saham PT Freeport Indonesia melalui bursa efek di Tanah Air. Hal ini menjawab keinginan perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu agar ada sebagian saham divestasi yang dilepas melalui penawaran saham perdana atau IPO (Initial Public Offering).
Keinginan Freeport itu merupakan bagian dari proses negosiasi dengan pemerintah terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ada empat poin negosiasi yakni perpanjangan operasi pasca-2021, stabilitas investasi, divestasi 51 persen dan pembangunan smelter.
"Freeport menyampaikan usulan bahwa ada sebagian (saham) yang ditaruh di bursa, tetapi itu kita sudah punya mekanisme sendiri," kata Ketua Tim Perunding Pemerintah Teguh Pamudji di Jakarta, Rabu (26/7).
Mekanisme yang dimaksud Teguh itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Beleid itu menyatakan penawaran divestasi dilakukan secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga badan usaha swasta nasional. Bila pada tahapan itu tidak ada yang tertarik membeli maka saham akan ditawarkan ke bursa. Artinya IPO menjadi pilihan terakhir.
Hanya saja Teguh belum memastikan berapa saham divestasi Freeport yang bakal dilepas melalui bursa efek. Dia hanya menjelaskan Freeport bersedia mengikuti ketentuan divestasi 51 persen. Saat ini pemerintah sudah memiliki 9,36 persen saham di Freeport Indonesia. Artinya 41,64 persen saham lagi bakal dilepas oleh Freeport. Namun baik pemerintah maupun Freeport belum sepaham terkait waktu pelepasan saham tersebut.
"Mengenai divestasi, tadi aspirasi yang disampaikan Kemenkeu maunya seketika dan dalam waktu yang sekarang. Tapi keinginan dari Freeport itu dilakukan secara bertahap. Ini yang masih dalam proses perundingan," ujarnya.
Teguh menuturkan saham dihitung berdasarkan nilai pasar yang wajar (fair market value). Hanya saja dia mengingatkan penilaian itu tidak termasuk cadangan mineral yang terkandung. Selain itu soal pelepasan saham itu akan dirundingkan dengan Rio Tinto yang memiliki joint-venture dengan Freeport-McMoRan Inc atas pertambangan tembaga di Grasberg, Papua. Pasalnya Rio Tinto merupakan investor dan Freeport sebagai operator.
"Kita juga akan melakukan perundingan, akan pembahasan aspek lingkungan, kesepakatan antara Freeport dan Rio Tinto, nanti jadi ada pembahasan lebih lanjut," ujarnya.
Secara terpisah, President and CEO Freeport-McMoRan Inc Richard Adkerson dalam teleconference dengan analis, media dan investor terkait pemaparan kinerja semester satu 2017 di Amerika Serikat, mengungkapkan besaran saham akan yang dilepas ke bursa efek sekitar 10 persen. "Freeport menyarankan agar cara optimal untuk melakukan divestasi dimulai dengan listing, kemungkinan 10 persen, di Bursa Efek Indonesia," ujarnya.
Keinginan Freeport itu merupakan bagian dari proses negosiasi dengan pemerintah terkait perubahan status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ada empat poin negosiasi yakni perpanjangan operasi pasca-2021, stabilitas investasi, divestasi 51 persen dan pembangunan smelter.
"Freeport menyampaikan usulan bahwa ada sebagian (saham) yang ditaruh di bursa, tetapi itu kita sudah punya mekanisme sendiri," kata Ketua Tim Perunding Pemerintah Teguh Pamudji di Jakarta, Rabu (26/7).
Mekanisme yang dimaksud Teguh itu tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No. 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Divestasi Saham dan Mekanisme Penetapan Harga Saham Divestasi Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Beleid itu menyatakan penawaran divestasi dilakukan secara berjenjang dari pemerintah pusat hingga badan usaha swasta nasional. Bila pada tahapan itu tidak ada yang tertarik membeli maka saham akan ditawarkan ke bursa. Artinya IPO menjadi pilihan terakhir.
Hanya saja Teguh belum memastikan berapa saham divestasi Freeport yang bakal dilepas melalui bursa efek. Dia hanya menjelaskan Freeport bersedia mengikuti ketentuan divestasi 51 persen. Saat ini pemerintah sudah memiliki 9,36 persen saham di Freeport Indonesia. Artinya 41,64 persen saham lagi bakal dilepas oleh Freeport. Namun baik pemerintah maupun Freeport belum sepaham terkait waktu pelepasan saham tersebut.
"Mengenai divestasi, tadi aspirasi yang disampaikan Kemenkeu maunya seketika dan dalam waktu yang sekarang. Tapi keinginan dari Freeport itu dilakukan secara bertahap. Ini yang masih dalam proses perundingan," ujarnya.
Teguh menuturkan saham dihitung berdasarkan nilai pasar yang wajar (fair market value). Hanya saja dia mengingatkan penilaian itu tidak termasuk cadangan mineral yang terkandung. Selain itu soal pelepasan saham itu akan dirundingkan dengan Rio Tinto yang memiliki joint-venture dengan Freeport-McMoRan Inc atas pertambangan tembaga di Grasberg, Papua. Pasalnya Rio Tinto merupakan investor dan Freeport sebagai operator.
"Kita juga akan melakukan perundingan, akan pembahasan aspek lingkungan, kesepakatan antara Freeport dan Rio Tinto, nanti jadi ada pembahasan lebih lanjut," ujarnya.
Secara terpisah, President and CEO Freeport-McMoRan Inc Richard Adkerson dalam teleconference dengan analis, media dan investor terkait pemaparan kinerja semester satu 2017 di Amerika Serikat, mengungkapkan besaran saham akan yang dilepas ke bursa efek sekitar 10 persen. "Freeport menyarankan agar cara optimal untuk melakukan divestasi dimulai dengan listing, kemungkinan 10 persen, di Bursa Efek Indonesia," ujarnya.
