News
Dorong revolusi industri 4.0, pemerintah benahi sektor hulu
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo secara resmi telah meluncurkan program Making Indonesia 4.0 pada acara Indonesia Industrial Summit (ISS) 2018 beberapa waktu lalu. Melalui implementasi Industri 4.0, diharapkan proses produksi manufaktur menjadi semakin efisien, sehingga terjadi peningkatan produktivitas dan daya saing.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ngakan Timur Antara mengatakan, untuk mengimplementasikan industri 4.0 tersebut, Indonesia perlu melakukan pembenahan di dalam negeri terlebih dahulu. Salah satunya melalui perbaikan alur aliran material dengan memperkuat produksi di sektor hulu.
"Ini kita lakukan perbaikan dengan memberikan bermacam insentif karena hulu kita masih lemah. Dan hilir kita tidak efisien karena beberapa faktor," ujarnya dalam Workshop Pendalaman Kebijakan Industri dengan Wartawan, di Yogyakarta, Kamis (30/8).
Ngakan mengatakan, Industri hulu menjadi sesuatu kritikal yang harus didorong. Sebab penyediaan bahan baku di dalam negeri sendiri 50 persennya masih mengandalkan impor.
"Pemerintahan yang saya tau saat ini memang sudah meliahat itu sesuatu kritikal yang harus dilakukan. Makanya kita dorong Chandra Asri Petrochemical memperluas usahanya. Mendirikan kilang. Sehingga kilang minyak yang merupakan bahan baku di samping BBM juga untuk bermacam produk terkait degan plastik dan seturusnya," imbuhnya.
Selain mendorong perluasan usaha pada Chandra Asri, pemerintah juga mendukung pembangunan smelter yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dibidang hulu yang berada di Marowali.
"Ini artinya pemerintah menyadari kemampuan yang ada sudah mulai berusaha melakukan investasi. Mendorong swasta melakukan investasi atau menarik investor luar untuk kita arahahkan ke sektur hulu ini," kata Ngakan.
Ngakan menambahkan, untuk menarik investor masuk beberapa kebjikan insentif seperti pemberian tax holiday saja tidak cukup. Beberapa faktor pendorong seperti kemudahan dalam mendapatkan izin serta keamanan dalam berinvestasi juga menjadi bagian penting.
"Dengan sistem cost ini, izin bertahun-tahun dalam hitungan menit bisa keluar. Sehingga menjadi modal dia dalam mengurus izin-izin yang lain. Ini seluruh hal-hal terkait degan kemudahan berinvestassi harus kita bangun secara bersama-sama. Sehingga investasi struktur industri kita akan kuat," pungkasnya. [azz]
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI) Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Ngakan Timur Antara mengatakan, untuk mengimplementasikan industri 4.0 tersebut, Indonesia perlu melakukan pembenahan di dalam negeri terlebih dahulu. Salah satunya melalui perbaikan alur aliran material dengan memperkuat produksi di sektor hulu.
"Ini kita lakukan perbaikan dengan memberikan bermacam insentif karena hulu kita masih lemah. Dan hilir kita tidak efisien karena beberapa faktor," ujarnya dalam Workshop Pendalaman Kebijakan Industri dengan Wartawan, di Yogyakarta, Kamis (30/8).
Ngakan mengatakan, Industri hulu menjadi sesuatu kritikal yang harus didorong. Sebab penyediaan bahan baku di dalam negeri sendiri 50 persennya masih mengandalkan impor.
"Pemerintahan yang saya tau saat ini memang sudah meliahat itu sesuatu kritikal yang harus dilakukan. Makanya kita dorong Chandra Asri Petrochemical memperluas usahanya. Mendirikan kilang. Sehingga kilang minyak yang merupakan bahan baku di samping BBM juga untuk bermacam produk terkait degan plastik dan seturusnya," imbuhnya.
Selain mendorong perluasan usaha pada Chandra Asri, pemerintah juga mendukung pembangunan smelter yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dibidang hulu yang berada di Marowali.
"Ini artinya pemerintah menyadari kemampuan yang ada sudah mulai berusaha melakukan investasi. Mendorong swasta melakukan investasi atau menarik investor luar untuk kita arahahkan ke sektur hulu ini," kata Ngakan.
Ngakan menambahkan, untuk menarik investor masuk beberapa kebjikan insentif seperti pemberian tax holiday saja tidak cukup. Beberapa faktor pendorong seperti kemudahan dalam mendapatkan izin serta keamanan dalam berinvestasi juga menjadi bagian penting.
"Dengan sistem cost ini, izin bertahun-tahun dalam hitungan menit bisa keluar. Sehingga menjadi modal dia dalam mengurus izin-izin yang lain. Ini seluruh hal-hal terkait degan kemudahan berinvestassi harus kita bangun secara bersama-sama. Sehingga investasi struktur industri kita akan kuat," pungkasnya. [azz]
