News
Duh, Setumpuk Sebab Ini Bikin Investor Malas Garap Tambang RI
Jakarta, CNBC Indonesia- Lembaga pemeringkat internasional Fitch Solution menilai iklim investasi pertambangan mineral di Indonesia kurang kompetitif. Pernyataan Fitch ini diamini oleh para pelaku usaha.
Dalam riset yang dipublikasi oleh Fitch, ada dua alasan pertama, yakni kepastian hukum dan nasionalisasi yang dinilai sedang tinggi-tingginya di Indonesia.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasali malah menyampaikan ada lima hal yang membuat sktor pertambangan RI tidak kompetitif.
Pertama adalah soal inkonsistensi peraturan dan cepatnya perubahan hukum. Kedua, ketidakpastian soal lahan. "Pemerintah tidak bisa menjamin untuk izin yang dikeluarkan bisa mendapatkan akses ke lahan area izin," jelasnya, kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/10/2019).
Ketiga adalah pendeknya umur tambang yang diizinkan untuk dieksplorasi, sehingga pengolahan tambang tak bisa optimal."Perusahaan tidak fokus melakukan eksplorasi selama masa produksi, kelebihan sumber daya dan cadangan tidak bisa ditambang oleh perusahaan."
Keempat, adanya ketentuan divestasi sehingga pemilik awal, Penanaman Modal Asing (PMA) kehilangan kendali atas operasional perusahaan tambang tersebut. Terakhir yakni daerah dan masyarakat. Tumpang tindih peraturan and pungutan oleh daerah. "Pengusaha inginnya ada kepastian pungutan," terangnya.
"Pemerintah tentunya harus mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan tersebut dan menyederhanakan aturan-aturan terkait agar daya tarik investasi di bidang pertambangan meningkat lagi," jelasnya.
Dalam riset yang dipublikasi oleh Fitch, ada dua alasan pertama, yakni kepastian hukum dan nasionalisasi yang dinilai sedang tinggi-tingginya di Indonesia.
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasali malah menyampaikan ada lima hal yang membuat sktor pertambangan RI tidak kompetitif.
Pertama adalah soal inkonsistensi peraturan dan cepatnya perubahan hukum. Kedua, ketidakpastian soal lahan. "Pemerintah tidak bisa menjamin untuk izin yang dikeluarkan bisa mendapatkan akses ke lahan area izin," jelasnya, kepada CNBC Indonesia, Jumat (4/10/2019).
Ketiga adalah pendeknya umur tambang yang diizinkan untuk dieksplorasi, sehingga pengolahan tambang tak bisa optimal."Perusahaan tidak fokus melakukan eksplorasi selama masa produksi, kelebihan sumber daya dan cadangan tidak bisa ditambang oleh perusahaan."
Keempat, adanya ketentuan divestasi sehingga pemilik awal, Penanaman Modal Asing (PMA) kehilangan kendali atas operasional perusahaan tambang tersebut. Terakhir yakni daerah dan masyarakat. Tumpang tindih peraturan and pungutan oleh daerah. "Pengusaha inginnya ada kepastian pungutan," terangnya.
"Pemerintah tentunya harus mengurangi atau menghilangkan hambatan-hambatan tersebut dan menyederhanakan aturan-aturan terkait agar daya tarik investasi di bidang pertambangan meningkat lagi," jelasnya.
