News
ESDM: Jumlah Smelter Nikel Bergantung Serapan Industri
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan bekerjasama dengan Kementerian Perindustrian terkait penyediaan bahan baku hilir industri untuk komoditas nikel. Kerjasama ini untuk menentukan jumlah pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengakui bahwa permasalahan utama dalam penyediaan bahan baku komoditas nikel lantaran pihaknya belum mengetahui besaran kebutuhan industri.
"Komoditas nikel sekarang permasalahannya begini, kita kan belum tahu kebutuhan industrinya berapa, seharusnya kalau menaikkan nilai tambah itu kan sebagai bahan baku industri hilir. Oleh karena itu kita kerjasama dengan perindustrian," ujar Bambang di Jakarta, Selasa(23/8).
Menurutnya, Kementerian Perindustrian seharusnya menentukan kebutuhannya, sehingga Kementerian ESDM mempunyai patokan seberapa banyak harus membangun smelter dan dengan kapasitas berapa.
"Kalau tidak, apakah nanti kita menyesuaikan produksi dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sekarang ini sudah banyak, atau kita menyesuaikan kebutuhan produksi dalam negeri, kebutuhan untuk bahan baku industri hilir. Kalau tahu, kita baru bisa ngomong ini cukup, ini masih kurang. Tapi kalau selama itu enggak tahun kecuali kalau kebutuhannya untuk diekspor semua," pungkasnya.
Sumber : mineralenergi.com
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengakui bahwa permasalahan utama dalam penyediaan bahan baku komoditas nikel lantaran pihaknya belum mengetahui besaran kebutuhan industri.
"Komoditas nikel sekarang permasalahannya begini, kita kan belum tahu kebutuhan industrinya berapa, seharusnya kalau menaikkan nilai tambah itu kan sebagai bahan baku industri hilir. Oleh karena itu kita kerjasama dengan perindustrian," ujar Bambang di Jakarta, Selasa(23/8).
Menurutnya, Kementerian Perindustrian seharusnya menentukan kebutuhannya, sehingga Kementerian ESDM mempunyai patokan seberapa banyak harus membangun smelter dan dengan kapasitas berapa.
"Kalau tidak, apakah nanti kita menyesuaikan produksi dari Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sekarang ini sudah banyak, atau kita menyesuaikan kebutuhan produksi dalam negeri, kebutuhan untuk bahan baku industri hilir. Kalau tahu, kita baru bisa ngomong ini cukup, ini masih kurang. Tapi kalau selama itu enggak tahun kecuali kalau kebutuhannya untuk diekspor semua," pungkasnya.
Sumber : mineralenergi.com
